Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Siapa Pengusul RUU HIP & Kenapa Itu Tak Penting
Siapa penggerak RUU HIP yang ditentang banyak pihak? Kenapa pula itu tak penting?
DPR akan Kebut 4 RUU saat Pandemi: Cipta Kerja hingga Pemilu
Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR akan kebut pembahasan empat RUU, yaitu: RUU Daerah Kepulauan, RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), dan revisi UU Pemilu.
Mengapa Usul Revisi UU Pemilu Merugikan Rakyat dan Partai Guram
Partai besar mau menaikkan anggaran ambang batas parlemen. Hal ini membuat sulit partai guram, juga memperkuat jejaring oligarki di Indonesia.
Mahasiswa UI Ajukan 'Sahabat Pengadilan' untuk Tujuh Tapol Papua
BEM UI dan BEM FH UI menjadi sahabat pengadilan bagi tapol Papua di Balikpapan.
Pemilih Prabowo & Jokowi Kontra Prakerja, tapi Program Terus Lanjut
Survei Indikator menunjukkan bahwa pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak setuju program kartu prakerja.
DPR Nilai Tuntutan Ringan Tak Sebanding dengan Rusaknya Mata Novel
Habiburokhman menilai tuntutan rendah terhadap penyerang Novel Baswedan tak sebanding dengan rusaknya kondisi mata Novel.
Penyiram Novel Dituntut 1 Tahun, Amnesty: Mirip Kasus Munir
Amnesty bilang kasus Novel mirip seperti Munir. Di persidangan yang terungkap adalah 'motif pribadi'. Sementara aktor intelektual tak terungkap.
DPR-Pemerintah Setuju Penambahan Anggaran untuk Pilkada 2020
Pemerintah dan DPR sepakat anggaran Pilkada 2020 ditambah.
AJI: Revisi UU Pers Bisa Membumihanguskan Perusahaan Media
Revisi UU Pers lewat RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru bertujuan membangkrutkan perusahaan media.
AJI Sebut Sanksi Media di RUU Cilaka Seperti Masa Orba
Aliansi Jurnalis Indepeden Indonesia kritik pasal sanksi administratif di RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena membawa ke masa orde baru.
PKS Ingin Ambang Batas Parlemen & Presiden Sama-sama 5 Persen
PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.
PKB Ingin Presidential Threshold Pemilu 2024 Turun Jadi 10 Persen
PKB mengusulkan pada revisi UU Pemilu presidential threshold turun menjadi 10 persen, sementara parliamentary threshold naik di angka tujuh persen.
Ketua Baleg Kecewa WALHI Tolak Undangan Bahas Omnibus Law
Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
Brutalitas Aparat Menyalahgunakan UU Terorisme untuk Bunuh Sipil
Kasus salah tembak terus berulang dalam upaya menanggulangi terorisme.
Walhi Tolak Hadiri Undangan Rapat RUU Cipta Kerja dengan DPR
Walhi menilai RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup.
Aliansi Mahasiswa UI Desak Kampus Agar Bebas Intervensi Penguasa
Represi rektorat terhadap kegiatan ilmiah di kampus UI harus dihentikan.
PAN Minta Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapuskan
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa partainya menginginkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam revisi UU Pemilu.
PPP dan Demokrat Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen
PPP & Demokrat menginginkan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) tetap 4 persen dalam revisi UU Pemilu yang akan digodok DPR RI mendatang.
Aliansi Dosen UI Kecam Pernyataan Sikap UI soal Diskusi Papua
Aliansi Dosen UI mengapresiasi langkah BEM UI menggelar diskusi tersebut dan mendukung keberagaman pendapat yang berusaha diekspresikan oleh seluruh sivitas akademika UI.
Rektorat UI Turut Serta Memproduksi 'Kebenaran Tunggal' soal Papua
Rektorat UI menganggap diskusi BEM UI soal Papua 'kurang akademik'. Para dosen menilai ini sama saja kampus memproduksi kebenaran tunggal soal Papua.