Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Komisi X DPR Desak Nadiem Turun Tangan Urusi PPDB
Nadiem diminta menjamin transparansi proses PPDB di setiap daerah.
Boy Rafli Klaim Perekrutan Kelompok Teroris Masif Selama COVID-19
Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya mendeteksi masifnya penyebaran paham radikal yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia.
Prabowo Belum Restui Keponakannya Maju di Pilwalkot Tangsel
Prabowo Subianto baru melemparkan senyum saat mengetahui keponakannya Rahayu Saraswati ingin maju pada Pilwalkot Tangsel.
Mengapa Menkes Terawan Perlu Segera Teliti Ganja untuk Medis
Ganja perlu segera diteliti dan jika terbukti berkhasiat dapat dimantaafkan untuk kepentingan medis dan ekonomis.
KPU Tetap Fasilitasi Hak Pilih Pasien COVID-19 saat Pilkada 2020
Pasien COVID-19 tetap dapat menggunakan hak pilih dari rumahnya masing-masing.
Nihil Kerjaan, DPR Ajak Menkumham Bahas Lagi RUU PAS & RKUHP
Komisi III DPR RI mendesak pemerintah kembali membahas RUU PAS dan RKUHP karena sedang tak memiliki pekerjaan pada saat situasi pandemi COVID-19.
Pejabat Kemenkumham Dikritik Karena Kerap Bikin Blunder
Produk legislasi Kemenkumham banyak menuai kritik dan kontoversi hingga akhirnya dianulir.
Indonesia Anggota DK PBB, tapi Sulit Bereskan Kasus Pelanggaran HAM
Turut serta menuntaskan pelanggaran HAM di luar negeri negeri semestinya berbanding lurus dengan penyelesaian serupa di dalam negeri.
Update Corona DKI 20 Juni: Bertambah 178 Kasus, Total Positif 9.703
Jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta per 20 Juni 2020, sebanyak 9.703 kasus. 4.821 orang dinyatakan sembuh, sedangkan 603 orang meninggal dunia.
Kritik Daku, Kau Kuretas
Percobaan peretasan selalu terjadi usai para aktivis mengkritik kebijakan pemerintah.
HIP Ditolak, Pimpinan MPR Usulkan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut para pimpinan MPR RI sepakat untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
KPI Kecewa Kemendikbud Gandeng Netflix Tayangkan Dokumenter di TVRI
KPI menilai seharusnya Kemendikbud berdayakan pekerja kreatif dalam negeri untuk membuat konten-konten yang menunjang sistem pembelajaran dari rumah.
Gagal Paham & Arogansi Polisi: Tangkap Penyebar Guyonan Gus Dur
Tidak semestinya warga menangkap Ismail. Tidak patut juga kasus-kasus penangkapan warga terus terjadi karena kebebasan berekspresi harus dijunjung tinggi.
Komisi X DPR Kritik Nadiem Gandeng Netflix untuk Tayangan di TVRI
Huda menilai film dokumenter yang ditayangkan di TVRI mestinya dari rumah produksi lokal.
GUSDURian Bela Ismail Ahmad: Polisi Gagal Paham Watak Humoris Warga
GUSDURian mengecam perlakuan polisi yang menangkap Ismail Ahmad terkait guyonan Gus Dur mengenai "tiga polisi jujur."
144.327 Pekerja Migran Kembali ke RI, Ada yang Terpapar COVID-19
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, 144.327 orang yang sudah dipulangkan ke Indonesia, sebagian dari 41.000 masih dikarantina karena positif COVID-19.
Era New Normal, Pembukaan Perpustakaan Nasional Tunggu Koordinasi
Pembukaan perpustakaan saat new normal belum jadi prioritas pemerintah Indonesia.
Gugus COVID-19: New Normal Pariwisata Dibagi Risiko Rendah & Tinggi
Gugus Tugas Penanganan COVID-19 meminta lokasi kegiatan pariwisata dibagi menjadi dua kategori, yaitu wisata dengan risiko rendah dan tinggi terhadap penularan Covid-19.
Indonesia Memasuki Era Otoriter Gaya Baru?
Dari berbagai indikator, pemerintahan Jokowi memang mengarah ke otoritarianisme, kata akademisi.
DPR Minta Jokowi Kirim Surat Resmi Jika Tunda atau Tolak RUU HIP
DPR mau pemerintah memberikan surat resmi soal sikap mereka terkait RUU HIP.