Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Mahasiswa Unnes Gugat Permendikbud Keringanan UKT ke MA
Enam mahasiswa Unnes mempersoalkan kewajiban membayar UKT secara penuh dan masih adanya pungutan uang pangkal selama pandemi COVID-19.
Lapas Melebihi Kapasitas jadi Dalih Kemenkumham Beri Nasi Cadong
Penjara di Indonesia sudah lama mengalami kelebihan kapasitas penghuni dibanding ruangan yang tersedia.
Kasus Djoko Tjandra, Wakil Ketua DPR Dilaporkan ke MKD
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia melaporkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena tidak mengizinkan Komisi III melakukan RDP.
Sirkulasi Elite Pilkada 2020: Cara Instan Wariskan Kekuasaan
Beberapa nama yang diusung PDIP dalam Pilkada 2020 punya kaitan keluarga dengan pejabat partai. Mereka juga berkontestasi di 'daerah kekuasaan' pendahulunya.
Polisi Didesak untuk Hentikan Penyidikan kepada Mahasiswa Unkhair
Arbi M. Nur juga di-DO sepihak oleh Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.
PFI Kecam Anji: Jangan Samakan Kerja Wartawan dengan Buzzer
Pewarta Foto Indonesia (PFI) menilai pengambilan foto jenazah COVID-19 oleh Joshua Irwandi sesuai kode etik jurnalistik.
Perpres Baru, BIN Kini Langsung di Bawah Presiden
BIN tak lagi di bawah Kemenkopolhukam, tapi langsung di bawah Presiden.
COVID-19 18 Juli: Tambahan Positif 1.752, Jakarta Terbanyak
Penambahan konfirmasi positif COVID-19 harian sebanyak 1.752 per Sabtu 18 Juli 2020.
Banyak Dikritik, Pemerintah Tekankan Rapid Test Tetap Diperlukan
Pemerintah menekankan rapid test tetap perlu sebagai bentuk "tanggung jawab moral."
LBH Makassar Jelaskan Kronologi Penangkapan 37 Pendemo Omnibus Law
LBH Makassar mencatat 37 pendemo ditangkap, termasuk satu perempuan dan dua anak.
PDIP Umumkan 45 Calon Kepala Daerah Hari Ini, Gibran Salah Satunya
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon Wali Kota Sola pada Pilkada 2020.
PKS Tolak RUU BPIP 'Pengganti' RUU HIP yang Diajukan Pemerintah
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mempertanyakan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR, kemarin (16/7/2020).
Amnesty Sebut Vonis Kasus Novel Layaknya Pengadilan Sandiwara
Vonis PN Jakarta Utara terhadap dua pelaku penyiraman air keras ke Novel Baswedan, semakin menunjukkan kalau pengadilan tersebut hanya sandiwara belaka, kata Amnesty International.
PDIP Resmi Usung Gibran Rakabuming di Pilkada Solo 2020
Sekretaris DPC PDIP Surakarta Teguh Prakosa membenarkan dirinya dan Gibran Rakabuming mendapat undangan dari DPP PDIP untuk datang ke Jakarta.
Didemo Tolak Omnibus Law & RUU HIP, 253 Anggota DPR Bolos Sidang
Siang ini, bagian depan dan belakang Gedung DPR RI dikepung demonstran yang menolak Omnibus Law dan RUU HIP.
DPR Pertanyakan Alasan Menkes Terawan Rotasi Pejabat saat Pandemi
Kebijakan Menteri Kesehatan Terawan Agus yang merotasi tujuh pejabat di lingkungan kementerian, di tengah pandemi seperti ini.
Wakil Ketua DPR Pastikan Tak Bahas RUU HIP & Omnibus di Paripurna
Rapat Paripurna DPR RI tidak akan membahas dan mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Kamis (16/7/2020) siang.
Ketua Baleg DPR: RUU Cipta Kerja Tidak Disahkan Hari Ini
Ketua Baleg DPR sebut RUU Cilaka tidak bakal disahkan hari ini karena belum rampung dibahas.
RUU Cilaka: Cara Elite Bawa Indonesia ke Orde Otoriter Gaya Baru
DPR dan pemerintah masih ngotot merampungkan RUU Cilaka di tengah penolakan massa rakyat. Peraturan ini dianggap menyediakan prakondisi Indonesia memasuki era otoriter.
DPR Terima Draf RUU BPIP, Nasib RUU HIP Masih Belum Jelas
Puan Maharani mengatakan subtansi pasal-pasal di RUU BPIP hanya memuat ketentuan mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP.