Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
DPR Kesal Cara Pemerintah Atasi Corona Malah Munculkan Klaster Baru
Strategi pemerintah pusat atasi pandemi COVID-19 saat ini dianggap mengabaikan persoalan kesehatannya dan mengutamakan pemulihan ekonomi.
Klaster Kantor Bukti Pemerintah Gagal Edukasi Pegawainya Sendiri
Kasus positif COVID-19 di klaster perkantoran menunjukkan bahwa pemerintah sendiri kurang berhasil dalam mengedukasi pegawainya sendiri.
Makam Sunda Wiwitan Disegel: "Dikeroyok Negara dan Kaum Intoleran"
Sunda Wiwitan didiskriminasi negara, juga ormas. Mereka tak diperbolehkan punya makam sendiri.
DPR: Harusnya Orang Kantoran Paham Protokol Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai orang kantoran seharusnya paham bagaimana protokol kesehatan dan bagaimana berbahayanya Covid-19.
Anggota Komisi I DPR Bela Budi Gunawan: Kritik ICW Salah Sasaran
Anggota Komisi I DRR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, menyebut bahwa desakan ICW untuk Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan terkait kasus Djoko Tjandra, tidak proporsional dan salah sasaran.
DPR Anggap Pemerintah Kehabisan Akal Tangani COVID-19
Pemerintah dianggap kurang kreatif dan telah kehabisan akal dalam menangani pandemi corona COVID-19.
Koalisi Dukung AKUR: Penyegelan Makam Sunda Wiwitan Melanggar Hukum
Koalisi Dukung AKUR menyebut penyegelan Makam Sunda Wiwitan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah tindakan melanggar hukum.
Politikus Gerindra: Kinerja Menteri Nadiem Makarim Layak Dievaluasi
Berbagai kebijakan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dianggap hanya membuat kegaduhan.
FSGI Desak KPK Awasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud
FSGI menilai pengawasan itu perlu dilakukan mengingat POP Kemendikbud memakan anggaran besar, yakni Rp595 miliar.
Mahasiswa vs Nadiem: Menggugat Regulasi UKT ke Mahkamah Agung
Mahasiswa melayangkan uji materi peraturan Nadiem Makarim soal UKT ke MA. Mereka menilai peraturan ini bermasalah.
UNS Bikin Susah Mahasiswa, Maka Jadilah 'Universitas Nggawe Susah'
Mahasiswa UNS mendemo kampus sendiri menuntut, salah satunya, keringanan UKT. Mereka telah membuat kajian terkait dan menyimpulkan itu mungkin dilakukan.
NU & Muhammadiyah Mundur, Komisi X DPR: Tanda Program POP Tak Beres
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik, apalagi setelah lembaga pendidikan milik PBNU dan Muhammadiyah mundur.
DPR: Dasar Hukum Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Tak Jelas
Komisi X DPR RI menganggap belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan sehingga Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tak jelas dasar hukumnya.
Komisi X Kritik Omnibus Law sebab Hapus Sanksi Pidana Ijazah Palsu
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifah, mengkritik sanksi pidana bagi pemalsuan ijazah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang gencar dibahas pemerintah dan DPR RI.
PKS Kritik Pembubaran Gugus Tugas COVID-19: Hanya Ganti Nama
Sukamta mengatakan Jokowi semestinya memperbaiki persoalan substansi dalam penanganan COVID-19 beserta dampaknya.
Sampoerna & Tanoto Foundation Dikritik Jadi Mitra POP Kemendikbud
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan masuknya dua lembaga dari perusahaan besar, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang menjadi mitra POP Kemendikbud.
PKS Kritik Naskah Omnibus Law Dibahas Saat Reses Tak Berkualitas
PKS mengkritik langkah pimpinan DPR RI yang mengizinkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat masa reses anggota dewan sedang berlangsung.
Reses, DPR Ogah Bahas Djoko Tjandra tapi Tidak untuk Omnibus Law
Pimpinan DPR RI tak izinkan Komisi III gelar rapat soal Djoko Tjandra saat reses, tapi Badan Legislasi (Baleg) jalan terus bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Ketika DPR Ngotot Pakai Dana Reses Saat Corona Tak Kunjung Reda
DPR tetap turun ke dapil meski uang untuk reses sebenarnya bisa disumbangkan ke lembaga yang fokus menangani pandemi.
Komisi III Diminta Awasi Kasus Djoko Tjandra meski Sedang Reses
Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin, meminta seluruh jajaran Komisi III DPR RI untuk mengawasi kinerja penegak hukum yang menangani kasus surat jalan buronan Djoko Tjandra.