Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Duduk Perkara Pemboikotan Metro TV dari Kubu Prabowo-Sandi
BPN Prabowo-Sandi tak melarang jurnalis Metro TV meliput, hanya enggan mendatangi undangan mereka.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mandek, DPR: Sudah Tahun Politik
Sodik Mudjahid mengatakan, terdapat sejumlah kendala dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni perbedaan pendapat dan sudah disibukkan dengan persiapan tahun politik.
Komisi VIII: Aplikasi PAKEM Buatan Kejati DKI Bisa Picu Persekusi
Komisi VIII mempertanyakan tujuan Kejati DKI membuat aplikasi PAKEM. Kemunculan aplikasi ini dikhawatirkan akan memicu banyak persekusi oleh kelompok intoleran.
Komisi VIII Masih Kaji Usulan Biaya Haji 2019 Mengacu ke Dolar AS
Komisi VIII DPR RI masih mengkaji usulan Kemenag soal Biaya Haji 2019 mengacu pada nilai Dolar AS.
Menag Usulkan Biaya Haji 2019 Mengacu pada Nilai Dolar AS
Biaya Haji 2019 akan ditetapkan mengacu pada nilai dolar AS. Kementerian Agama mengusulkan hal ini agar pemerintah tak harus membayar selisih biaya ketika kurs rupiah melemah.
Boikot Metro TV, BPN Prabowo: Kami Hanya Tolak Diundang Wawancara
BPN Prabowo-Sandiaga menjelaskan soal isu boikot Metro TV yang dimaksud bahwa anggota BPN tak datangi undangan wawancara Metro TV ke studio televisi, bukannya menghalangi kerja jurnalistik.
Ketua MPR Kutuk Pembunuhan Hanya Soal Beda Pilihan Presiden
Zulhas mengimbau kepada seluruh timses dan masyarakat untuk tidak mengompori keadaan politik di Indonesia sehingga memanas dan dapat menimbulkan korban sia-sia.
Soal PMP Dihidupkan Lagi, Zulhas: Radikalisasi Ideologi Itu Boleh
"Radikalisasi ideologi itu boleh. Karena ideologi itu harus diajarkan. Pancasila harus diajarkan secara radikal, kuat, dan menancap di dada masing-masing anak muda," kata Zulhas.
Penyitaan Aset Yayasan Supersemar Bisa Gerus Elektabilitas Prabowo?
Ferry Juliantono menilai kasus Yayasan Supersemar tak serta merta dapat menggerus suara Prabowo-Sandiaga.
Komisi VIII Minta Kemenag Perjelas Pengadaan Kartu Nikah
"Kalau seperti itu, kasusnya akan sama dengan e-KTP itu, ngapain?," kata Marwan
Longsor Terjadi di Kalisari Jaktim, BPBD DKI: Satu Rumah Rusak
Longsor di Perumahan Pesona Kalisari, Jakarta Timur pada hari ini mengakibatkan satu rumah rusak.
Komisi VIII: Kartu Nikah Bisa Dibuat, Anggarannya Hanya Rp 600 Juta
KPK sempat mengingatkan agar kebijakan Kartu Nikah tidak terulang seperti kasus korupsi e-KTP.
Komisi VIII DPR Temukan 4 Masalah di Penyelenggaraan Haji 2018
Komisi VIII DPR RI memberikan empat catatan saat mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018.
Fahri Hamzah Sebut Wacana RUU Penghapusan Pajak Motor Tak Berdasar
Fahri mengatakan, seharusnya yang menjadi kajian adalah bagaimana cara agar pengguna motor beralih ke transportasi pubik.
Soal Politikus Kompor, Fahri Hamzah: Jokowi Sumbu Kompor Terbesar
"Saya akuin saya megang kompor, tapi juga saya ngatur, kalau lagi adem saya panasin, kalau lagi panas saya ademin, kan begitu. Tapi Pak Jokowi itu sumbu kompor terbesar," uajr Fahri Hamzah
Pencabutan Izin Jambore 212 Dinilai Politis & Rugikan Jokowi
Pelarangan acara Jambore Nasional Reuni 212 malah akan membuat masyarakat penasaran dan bikin kegiatan ini semakin besar.
Pencabutan Izin JNR & Reuni 212 yang Kehilangan Momentum Ideologis
Pencabutan izin JNR 212 tidak pengaruhi agenda reuni 212 di Monas pada 2 Desember 2018.
Mengapa Ada BIN, BAIS, & Polri Jelang Pembatalan Jambore Reuni 212?
Kepala Buperta Pramuka Ciracas Achmad Mardianto mengakui sempat didatangi anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan intelijen Polri.
FORMAPPI Ungkap Tujuh Poin Kinerja Buruk DPR RI
Kinerja DPR RI saat ini dinilai paling buruk sejak Reformasi.
Pergantian Ketua DPR Dinilai Tak Pengaruhi Kerja Buruk Legislatif
"Rasanya tak ada gunanya pimpinan-pimpinan itu bekerja, DPR bisa berjalan tanpa ada pimpinan-pimpinan itu," kata Lucius.