Menuju konten utama

Komisi VIII DPR Temukan 4 Masalah di Penyelenggaraan Haji 2018

Komisi VIII DPR RI memberikan empat catatan saat mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018.

Komisi VIII DPR Temukan 4 Masalah di Penyelenggaraan Haji 2018
(Ilustrasi) Seorang calon jamaah haji memasuki asrama untuk menjalani proses karantina di Embarkasi Asrama Haji Medan, Sumatera Utara, Sabtu (21/7/2018). ANTARA FOTO/Septianda Perdana.

tirto.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan terdapat empat hal yang menjadi bahan evaluasi DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Ace mengatakan, kendati penyelenggaraan haji tahun ini mendapat penilaian memuaskan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi VIII menilai ada beberapa hal yang patut dievaluasi.

"Pertama dari aspek akomodasi, kami masih menemukan di beberapa tempat hunian pemondokan jemaah haji yang masih berada di bawah standar," kata Ace setelah rapat kerja Komisi VIII dengan Kemenag di kompleks DPR, pada Senin (26/11/2018).

Padahal, kata Ace, seharusnya jemaah haji Indonesia ditempatkan di pemondokan yang selevel dengan hotel bintang tiga. Dia meminta Kemenag agar lebih tegas terhadap penyedia pemondokan yang dinilai masih bermasalah.

Kedua adalah aspek transportasi. Ace mengatakan Komisi VIII masih menemukan bis shalawat dari Kemenag, yang seharusnya diprioritaskan untuk jemaah dari Indonesia, ternyata banyak digunakan oleh jemaah dari negara lain.

"Yang ketiga, dari segi konsumsi, penyediaan makanan tahun ini memang lebih bagus. Tapi ketika tiga hari sebelum pelaksanaan haji, tak ada makanan, padahal itu penting untuk stamina," kata Ace.

Dia menjelaskan penyediaan makanan itu seharusnya dilaksanakan pada 3 hari menjelang jamaah haji melaksanakan ibadah di tanah suci. "Karena mereka memerlukan stamina gizi dan juga tenaga yang kuat sehingga perlu disediakan makan oleh pemerintah," kata dia.

Evaluasi yang terakhir, kata Ace, Komisi VIII meminta Kemenag untuk meningkatkan kualitas tenaga haji. Menurut Ace, petugas haji dari sejumlah daerah banyak didominasi oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah.

"Jadi bukan karena mereka betul-betul memiliki kompetensi kemampuan untuk melakukan bimbingan jemaah haji," kata dia.

Baca juga artikel terkait IBADAH HAJI 2018 atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom