Felix Nathaniel
Felix Nathaniel, seorang jurnalis berbasis di Jakarta dengan pengalaman lebih dari enam tahun. Saat ini bekerja di Tirto.id. Anda dapat melihat beberapa karya saya di: https://felixnathaniel.journoportfolio.com/. Sebagai seorang penulis berpengalaman, saya telah menghasilkan konten yang kompleks dan bervariasi dengan menggunakan keahlian dalam memperkaya kalimat dan menghasilkan tulisan yang menarik.
Indeks Tulisan
Pemerintah Dituding Intervensi Kasus Dahnil, TKN: Ini Framming Keji
"Ini framming keji. Pemerintahan Pak Jokowi tidak pernah melakukan intervensi terhadap kasus hukum apa pun."
Saat Komentar Konyol Edy Rahmayadi Jadi Sasaran Bully Netizen
Komentar Edy Rahmayadi setelah timnas gagal di Piala AFF 2018 dinilai konyol.
Aktivis Kritik Polisi Kerap Tidak Lindungi Korban Kekerasan Seksual
Kepolisian dinilai masih belum mengedepankan perspektif melindungi korban saat mengusut kasus-kasus kekerasan seksual.
LBH Apik: Harus Ada Aturan yang Lindungi Korban Pelecehan Seksual
LBH Apik menilai sejumlah lembaga pendidikan belum punya aturan yang memihak korban pelecehan seksual.
Polisi Tangkap Lagi Tersangka Pembunuhan Karyawan TV Muhammadiyah
Tersangka yang berperan membantu pembuangan mayat almarhum Dufi ditangkap polisi.
Pembatalan Jambore Nasional Reuni 212 Cara Jegal Prabowo-Sandiaga?
Jumat 15 Mei 2015 Buperta Cibubur pernah dijadikan tempat Jambore Nasional Relawan Jokowi. Tapi sekarang izin Jambore Nasional Reuni 212 tak dibolehkan. Ada apa?
Ada Budi Waseso & BIN di Balik Gagalnya Jambore Nasional Reuni 212
Tiga hari sebelum pencabutan izin Jambore Nasional Reuni 212, Waseso mencopot kepala Buperta Pramuka Cibubur dan wakil kepala Buperta Pramuka Cibubur.
TKN Jokowi Nilai Janji PKS Hapus Pajak Motor Mustahil Terealisasi
TKN Jokowi-Ma'ruf menilai janji PKS untuk mendorong penghapusan pajak kendaraan bermotor mustahil terealisasi dan bertentangan dengan upaya memperbaiki transportasi publik.
Soal Narasi RI Balik ke Orba, PDIP: Di Era Pak Harto KKN Luar Biasa
PDIP menilai mereka yang merindukan era kepemimpinan Soeharto berarti menginginkan kolusi dan nepotisme kembali subur di Indonesia.
PDIP Wajibkan Perolehan Suara Jokowi Lebih Besar dari Caleg
“DPP akan mengeluarkan instruksi bagi caleg yang nanti perolehan suaranya melampaui suara presiden dan wakil presiden, kami usulkan untuk tidak dapat dilakukan pelantikan,” kata Hasto.
Sandi Langkahi Makam, Hasto: Contoh Pemimpin Tak Tahu Tata Krama
"Ini cermin pemimpin yang tidak memahami kebudayaan kita. Pemimpin yang terlalu lama dibesarkan di barak, sehingga tidak tahu unggah-ungguh [tata krama]," ujar Hasto.
Hasto Sindir Prabowo-Sandi Soal Harga Nasi Rp50 Ribu-Wajah Boyolali
"Kalau di pihak Sandi pemimpin direduksi hanya hanya ukuran harga, Pak sandi ini kok pintar sekali menafsirkan harga."
Usaha Jokowi Pilih Andika Perkasa Dinilai untuk Jaga Suara Pilpres
Joko Widodo mungkin memilih Andika Perkasa sebagai KSAD untuk kepentingan Pilpres 2019.
PDIP Kritik Prabowo Setuju Kedubes Australia Pindah ke Yerusalem
“Keputusan politik Pak Prabowo tersebut kontradiktif dengan persepsi yang dibangun selama ini. Artinya, retorika pidatonya tidak sesuai dengan keputusan politiknya,” kata Hasto.
Peneliti Populi Center Nilai Reuni 212 Sulit Pengaruhi Pilpres 2019
Reuni 212 pada tahun ini diperkirakan tidak membawa pengaruh signifikan terhadap perolehan suara kandidat di Pilpres 2019.
TKN Jokowi Tantang Prabowo Ungkap Pihak yang Ancam Pendukungnya
"Sebutkan saja, siapa yang mengancam? Karena Pak Jokowi tidak punya tradisi seperti itu," kata Prabowo.
Ahli Hukum Tata Negara Sebut Dasar Negara Indonesia Bukan Tauhid
"Pancasila adalah perpaduan dari kelompok religius dan nasionalis," kata Refly.
TKN Jokowi Minta Prabowo Tak Hanya Kritik, Tapi Paparkan Program
"Kita kan belum mendengar [program Prabowo] kecuali hanya mencela mengkritisi petahana tanpa menawarkan kebijakan alternatif," kata Arsul.
Karier Moncer dan Kontroversi Andika Perkasa Menuju Panglima TNI
Andika punya karier moncer di era Jokowi. Analis menduga ini tak lepas dari peran mertuanya, tapi tetap ada kontroversi di balik itu.
Polri Peringkat Bawah di Survei KPK, Komisi III: KUHP Tidak Jelas
Arsul menegaskan KUHAP memang tidak mengatur dengan jelas sampai kapan status tersangka bisa disematkan pada seseorang.