Alfian Putra Abdi
Indeks Tulisan
Komisi III DPR Minta Polisi Pelaku Kekerasan di Desa Wadas Ditindak
Komnas HAM menemukan dugaan kekerasan oleh kepolisian terhadap warga saat pengukuran lahan untuk pertambangan di Desa Wadas.
DPR Nilai Aturan Klaim JHT Dibuat Tanpa Melihat Kondisi Lapangan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah membuat aturan jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun.
Update Corona RI 11 Februari 2022: Positif 40.489 dan 100 Kematian
Satgas COVID-19 mencatat penambahan kasus positif harian 40.489 dan kasus kematian 100 pada Jumat (11/2/2022).
KPK Bantah Perkom 1 Tahun 2022 Cegah Novel cs Kembali ke KPK
Menurut KPK, tersebut terbit untuk mendelegitimasi perkom sebelumnya dan mengkontekstualisasikan dengan kondisi kepegawaian KPK saat ini.
Dampak Buruk Revisi UU PPP Bila Hanya Demi Memuluskan UU Ciptaker
Mestinya DPR menaati putusan MK dengan memperbaiki UU Cipta Kerja dan menyesuaikan dengan hal formil pembentukan UU.
DPR Desak Pemerintah Perbaiki Manajemen Data Penerima Bansos
Selama ini persoalan data penerima bansos kerap menghambat penyaluran sehingga bisa membuat negara merugi.
Komisi X DPR: Draf Revisi UU Sisdiknas Masih Disusun Pemerintah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional merupakan usul pemerintah.
Niat DPR Revisi UU PPP Dinilai Kejar Tayang demi UU Cipta Kerja
Revisi UU PPP seharusnya ditujukan untuk melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, bukan proses tergesa-gesa demi perbaikan UU Cipta Kerja.
Anggota Komisi V DPR Minta Jokowi Hentikan Proyek Bendungan Bener
Menurut Irwan, pemerintah tak boleh memaksakan kehendak pembangunan dengan merampas tanah warga Desa Wadas.
Muhammadiyah Desak Kapolri Kendalikan Tindakan Aparat di Desa Wadas
Muhammadiyah mengecam tindakan kekerasan oleh kepolisian terhadap warga Desa Wadas penolak tambang.
Walhi: Pertambangan di Wadas Mesti Dihentikan Mengacu Putusan MK
Walhi menilai implikasi dari Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 membuat proyek strategis nasional (PSN) dihentikan, termasuk proyek Bendungan Bener.
Komisi III DPR Kecam Tindakan Represif Polri kepada Warga Wadas
Tindakan kepolisian mengepung, menyerbu dan menangkap warga Wadas tidak sejalan dengan jargon Presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit.
Revisi UU PPP demi UU Cipta Kerja, DPR Dianggap Tak Tertib Hukum
Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.
Fraksi Golkar Beri Catatan meski Setuju Dilakukannya Revisi UU PPP
Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.
Alasan PKS Tolak Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Cipta Kerja
Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.
Paripurna DPR Setujui Revisi UU PPP, Hanya Fraksi PKS Tak Setuju
Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker
Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.
Peserta Rapat DPR Wajib Bawa Hasil PCR Negatif COVID-19
Kasus COVID-19 di kompleks DPR RI mencapai 223 orang per 7 Januari 2022.
Korupsi Dana PEN & Celah Menggarong Dana Alokasi Pusat ke Daerah
Peneliti Pukat Zaenur minta pemerintah memberlakukan kriteria yang jelas dan objektif dalam setiap proses pencairan dana dari pusat untuk daerah.
RUU TPKS Perlu Memuat Mekanisme Pendanaan Restitusi Bagi Korban
ICJR dan IJRS meminta pemerintah menyiapkan skema pembiayaan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di RUU TPKS.