Alfian Putra Abdi

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 3 Nov 2021

Komnas HAM Yakin Ada Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta

Cerita-cerita yang Komnas HAM peroleh terkait peristiwa penyiksaan narapidana di Lapas Narkotika Yogyakarta, memang jauh dari prinsip pembinaan lapas.
Politik
Rabu, 3 Nov 2021

Fit and Proper Test Calon Tunggal Panglima TNI Andika Perkasa Kamis

Usai fit and proper test Bamus akan membawa hasil tes kepatutan dan kelayakan ke rapat paripurna pada 8 November 2021.
Politik
Rabu, 3 Nov 2021

Bagaimana Tantangan Andika Perkasa Saat Menjadi Panglima TNI?

Calon Panglima TNI yang baru nanti, dinilai perlu mengoptimalkan doktrin militer. Agar lebih responsif menghadapi ancaman konvensional dan non konvensional.
Politik
Rabu, 3 Nov 2021

Alasan Jokowi Tunjuk KSAD Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI

Mensesneg Pratikno mengatakan KSAL Laksamana Yudo Margono bisa menjadi Panglima TNI periode selanjutnya.
Politik
Rabu, 3 Nov 2021

Presiden Jokowi Usulkan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI ke DPR

Jokowi resmi mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto ke DPR.
Politik
Rabu, 3 Nov 2021

DPR Minta Timsel Teliti Menyaring Calon Anggota KPU-Bawaslu

DPR meminta Timsel meneliti latar belakang calon komisioner KPU-Bawaslu, utamanya soal keterlibatan dengan partai politik.
Hukum
Rabu, 3 Nov 2021

KPK Persilakan Peter Gontha Laporkan Dugaan Korupsi di Garuda

Kementerian BUMN mendukung Peter Gontha memberikan data-data soal penyewaan pesawat Garuda Indonesia kepada KPK.
Hukum
Selasa, 2 Nov 2021

Aturan Remisi Koruptor Dicabut, Pukat: Tipikor & Pidana Umum Beda

Menurut Zaenur tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum. Dan perihal cara penegakan hukuman yang berbeda, tentu bukan bentuk diskriminatif.
Sosial Budaya
Selasa, 2 Nov 2021

MUI Haramkan Beri Uang ke Pengemis, DPR: Pemda Harus Turun Tangan

Ketua Komisi 8 DPR mendukung fatwa haram MUI Sulsel memberi uang ke pengemis. Pemerintah harus menyantuni dan membina mereka.
Hukum
Selasa, 2 Nov 2021

MA Cabut Aturan Remisi Koruptor, Bivitri: Keputusan Keliru

PP tersebut merupakan aturan tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang memperketat pemberian remisi kepada narapidana.