Alfian Putra Abdi

Indeks Tulisan

Politik
Kamis, 16 Des 2021

RUU TPKS Batal Masuk Rapat Paripurna DPR

Baleg memastikan tak ada penetapan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna hari ini.
Sosial Budaya
Rabu, 15 Des 2021

Pemerintah Segera Relokasi Desa Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Pemetaan geologi tata lingkungan sudah dilakukan di wilayah yang akan dijadikan desa baru menggantikan desa terdampak erupsi Gunung Semeru.
Sosial Budaya
Rabu, 15 Des 2021

PVMBG: Waspada Aliran Lahar Gunung Semeru Saat Musim Hujan

PVMBG meminta warga mewaspadai guguran larva sepanjang sungai-sungai yang berhulu di Gunung Semeru.
Sosial Budaya
Rabu, 15 Des 2021

DPR Dukung Kemenag Investigasi Kekerasan Seksual di Pesantren

Menag Yaqut akan melakukan investigasi terhadap lembaga pendidikan agama karena khawatir terus munculnya kekerasan seksual.
Politik
Rabu, 15 Des 2021

Alasan Politikus PAN Dukung Wacana Hapus Ambang Batas Presiden

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung wacana peniadaan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
Hukum
Rabu, 15 Des 2021

Pukat Harap Kortas Polri Tangani Korupsi di APH & Perkara Strategis

Zaenur berharap Kortas menangani kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar dan korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kesehatan
Rabu, 15 Des 2021

Polemik Mulan Jameela Karantina Mandiri Saat Varian Omicron Merebak

Kolonel Agus Listiyono sebut semua anggota DPR sudah mendapatkan rekomendasi untuk karantina mandiri dari BNPB. Tidak Mulan Jameela saja.
Humaniora
Selasa, 14 Des 2021

Politikus PPP Haji Lulung Meninggal Dunia di RS Harapan Kita

Haji Lulung meninggal di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, pukul 10.51 WIB.
Sosial Budaya
Senin, 13 Des 2021

Update Corona Indonesia 13 Desember 2021: Kasus Baru 106

Jumlah penambahan kasus terbanyak hari ini terjadi di beberapa provinsi yakni, Jawa barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Papua Barat.
Politik
Senin, 13 Des 2021

Kritik ke DPR: RUU IKN Penting, Tapi Jangan Rusak Sistem Bernegara

Langkah DPR mengubah Tata Tertib perihal jumlah keanggotaan dalam Panja RUU IKN menuai kritik.