Indeks Tulisan

Menerka Nasib DKI Jakarta Usai Pengesahan RUU Ibu Kota Negara Baru
Keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pada nasib DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini.

Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Minta UU IKN Dibatalkan
Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.

Kebut-kebutan Pengesahan RUU Ibu Kota Negara Baru, untuk Siapa?
Wahyu sebut sistem kebut-kebutan DPR & pemerintah dalam mengesahkan RUU IKN kontras dengan RUU lain yang memiliki urgensi publik.

RUU IKN Resmi Disahkan jadi UU dalam Sidang Paripurna DPR
RUU IKN resmi disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR. Dari 9 fraksi di DPR RI, hanya Fraksi PKS yang menolak.

RUU TPKS Disahkan Menjadi Inisiatif DPR
Mayoritas fraksi menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tanpa DPRD, PKS Nilai IKN Baru akan Berjalan Tidak Demokratis
PKS menilai tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk DPRD di Ibu Kota Negara (IKN) baru bertentangan dengan UUD 1945.

DPR akan Sahkan RUU Ibu Kota Negara dalam Rapat Paripurna Hari Ini
RUU IKN mendapat dukungan dari 8 fraksi untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR. Hanya Fraksi PKS yang menolak hal tersebut.

Tak Digaji & Dipecat Sepihak, Guru Bimbel Tuntut Keadilan PT Tentor
Para mantan pengajar lembaga bimbel PT Tentor Inovasi Semesta mengeluhkan hak-hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan sejak awal 2020.

Sistem Pemerintahan IKN akan Berbentuk Khusus Setingkat Provinsi
Pansus RUU IKN sepakat bentuk pemerintahan di ibu kota negara baru berbentuk pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi.

Mayoritas Fraksi DPR Setuju "Nusantara" Menjadi Nama IKN Baru
Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB. Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD.
Masuk tirto.id







