Alfian Putra Abdi

Indeks Tulisan

Politik
Kamis, 20 Jan 2022

Menerka Nasib DKI Jakarta Usai Pengesahan RUU Ibu Kota Negara Baru

Keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pada nasib DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini.
Politik
Rabu, 19 Jan 2022

Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Minta UU IKN Dibatalkan

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.
Politik
Rabu, 19 Jan 2022

Kebut-kebutan Pengesahan RUU Ibu Kota Negara Baru, untuk Siapa?

Wahyu sebut sistem kebut-kebutan DPR & pemerintah dalam mengesahkan RUU IKN kontras dengan RUU lain yang memiliki urgensi publik.
Politik
Selasa, 18 Jan 2022

RUU IKN Resmi Disahkan jadi UU dalam Sidang Paripurna DPR

RUU IKN resmi disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR. Dari 9 fraksi di DPR RI, hanya Fraksi PKS yang menolak.
Politik
Selasa, 18 Jan 2022

RUU TPKS Disahkan Menjadi Inisiatif DPR

Mayoritas fraksi menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Politik
Selasa, 18 Jan 2022

Tanpa DPRD, PKS Nilai IKN Baru akan Berjalan Tidak Demokratis

PKS menilai tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk DPRD di Ibu Kota Negara (IKN) baru bertentangan dengan UUD 1945.
Politik
Selasa, 18 Jan 2022

DPR akan Sahkan RUU Ibu Kota Negara dalam Rapat Paripurna Hari Ini

RUU IKN mendapat dukungan dari 8 fraksi untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR. Hanya Fraksi PKS yang menolak hal tersebut.
Pendidikan
Senin, 17 Jan 2022

Tak Digaji & Dipecat Sepihak, Guru Bimbel Tuntut Keadilan PT Tentor

Para mantan pengajar lembaga bimbel PT Tentor Inovasi Semesta mengeluhkan hak-hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan sejak awal 2020.
Politik
Senin, 17 Jan 2022

Sistem Pemerintahan IKN akan Berbentuk Khusus Setingkat Provinsi

Pansus RUU IKN sepakat bentuk pemerintahan di ibu kota negara baru berbentuk pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi.
Politik
Senin, 17 Jan 2022

Mayoritas Fraksi DPR Setuju "Nusantara" Menjadi Nama IKN Baru

Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB. Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD.