Akmal Firmansyah

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Rabu, 25 Jun 2025

MBG Tetap Didistribusi bila Siswa dan Guru ke Sekolah saat Libur

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya tetap mendistribusikan MBG selama guru dan siswa tak keberatan ke sekolah pada musim liburan.
Politik
Selasa, 24 Jun 2025

Yandri Minta Kepala Daerah Jaga Desa Agar Tak Seperti Jepang

Yandri menyatakan, hampir 70 persen warga Jepang meninggalkan desa dan hidup di kota yang berimbas kepada harga komoditas petani seperti beras yang mahal.
Politik
Selasa, 24 Jun 2025

Wamendagri Bima Arya: Pulau Bukan Kacang Goreng yang Bisa Dijual

Ada batas maksimal luas lahan kepemilikan individu pada sebuah pulau, yaitu 70 persen.
Politik
Selasa, 24 Jun 2025

Kopdes Merah Putih Panjang Tangan Pemerintah untuk Pemerataan

Mekanisme pembentukan Kopdes Merah Putih dilakukan dengan memikirkan usahanya terlebih dahulu, baru diberi modal.
Politik
Selasa, 24 Jun 2025

Otto Hasibuan Minta Kepala Daerah Buat Kebijakan Berbasis HAM

Otto Hasibuan bilang konflik yang terjadi di daerah yang harus diselesaikan dengan pendekatan HAM.
Sosial Budaya
Selasa, 24 Jun 2025

Fadli Zon Sebut Sejarah Tidak Ditulis oleh Aktivis atau LSM

Fadli Zon juga bilang, proyek penulisan sejarah ulang bukan untuk menulis tentang sejarah hak asasi manusia, tapi sejarah Indonesia.
Politik
Selasa, 24 Jun 2025

Fadli Zon: Terminologi Pemerkosaan Massal Mencoreng Muka Kita

Fadli Zon kembali mempertanyakan soal pemerkosaan massal pada Mei 1998. Dia menilai itu hanya frame.
Politik
Senin, 23 Jun 2025

Kepala Daerah Diminta Kompak Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Kepala daerah diminta buat kebijakan yang wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan melakukan efisiensi anggaran.
Politik
Senin, 23 Jun 2025

Bima Arya Sebut Biaya Retret Gelombang II Tak Sampai Rp500 Juta

Retret kedua hanya diikuti 86 kepala daerah, sementara pada retret pertama peserta mencapai 503 kepala daerah.
Politik
Senin, 23 Jun 2025

Bima Arya Sebut Kemendagri Belum Berencana untuk Revisi UU Ormas

Kemendagri terus melakukan evaluasi UU Ormas, namun aturan dinilai masih cukup dan sudah lengkap.