Abdul Aziz
Abdul Aziz bergabung dengan Tirto sejak 1 Maret 2016 sebagai penulis. Selama berkarier di Tirto, Aziz menggeluti isu politik, hukum, sosial budaya, serta ekonomi (khususnya isu energi). Aziz pada 2018 mendapat sertifikasi wartawan madya dari Dewan Pers. Sejak Februari 2021 hingga sekarang dipercaya sebagai wakil redaktur pelaksana news Tirto.
Aziz memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik, baik sebagai reporter hingga editor. Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pertama kali belajar jurnalistik saat bergabung dengan LPM ARENA pada 2004. Setelah lulus pada 2008, ia bekerja sebagai analis monitoring media di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Pada 2011, Aziz memutuskan hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai penulis di Lazuardi Birru.
Lalu, pada 2013 menjadi reporter isu polhukam di Kabar3.com serta menjadi penulis di Majalah Energiview pada 2014-2015. Sejak 1 Maret 2016 bergabung dengan Tirto dan berdomisili di Yogyakarta.
Indeks Tulisan
Pemerintah Kaji Kemungkinan Jerat Pelanggan Prostitusi Anak
Pemerintah sedang mengkaji celah hukum agar pelanggan penyuka sesama jenis prostitusi anak dapat dijerat secara pidana. Saat ini terdapat tiga regulasi yang memungkinkan dapat menjerat para pelanggan prostitusi anak tersebut, yakni Undang-Undang tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Pornografi.
Rakornis Golkar Wacanakan Cawapres untuk Jokowi
Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jambi, Gusrizal mulai mengusulkan agar Golkar mulai membidik calon wakil presiden untuk Jokowi pada pemilu 2019 mendatang. Nama-nama seperti Sri Mulyani, Khofifah Indar Parawansa, atau Sri Sultan Hamengku Buwono X dinilai layak.
Biaya Nikah dan Rapor Merah KUA
KUA selalu dapat rapor merah dalam survei integritas pelayanan publik yang dilakukan KPK. Praktik gratifikasi dan pungutan liar di KUA disinyalir sebagai salah satu penyebabnya. PP Nomor 19 tahun 2015 yang diharapkan dapat menjadi solusi ternyata belum optimal.
Di Balik Pemangkasan Tunjangan Guru
Pemotongan anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp23,3 triliun menuai pro kontra. Pemerintah dinilai tidak peduli akan nasib guru. Padahal rencana tersebut memangkas kelebihan bujet yang berpotensi menjadi lahan empuk bagi para koruptor. Bagaimana nasib guru penerima TPG?
Era Jokowi-JK: Fokus Ekonomi, Abai Penegakan Hukum
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai lebih fokus pada sektor ekonomi, tetapi menganaktirikan penegakan hukum itu sendiri.
Membuat Jera Para Koruptor
Kerugian negara akibat korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Namun, hukuman finansial yang dijatuhkan pengadilan sangat kecil, hanya Rp21,3 triliun. Hukuman alternatif selain bui dimunculkan sebagai solusi untuk membuat jera para koruptor. Akankah wacana untuk memiskinkan koruptor bisa direalisasikan?
Efek Domino Gugatan Cuti Ahok
Kewajiban cuti bagi calon petahana dimaksudkan menghindari konflik kepentingan. Namun, Ahok justru keberatan dengan ketentuan itu dan mengajukan uji materi ke MK. Akankah MK akan menganulir keputusan yang pernah dibuatnya pada tahun 2008 silam?
Di Balik Vonis Bebas Para Koruptor
Perhatian publik selama ini hanya tertuju pada sidang terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta sehingga abai pada proses persidangan di Tipikor daerah. Duet Janner dan Toton yang sudah membebaskan 10 orang terdakwa perkara korupsi di PN Bengkulu selama periode 2015-2016 patut menjadi perhatian.
Pro Kontra Pengetatan Remisi Koruptor
“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”
Piagam Jakarta dan Keutuhan NKRI
“KH. Wahid Hasyim memilih menghapus tujuh kata pada Piagam Jakarta demi keutuhan NKRI. Ia mengubah frase tersebut menjadi menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.”
Presiden: Adi Sasono Pejuang Petani dan Koperasi
Presiden Jokowi mengenang Adi Sasono, sosok mantan Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden Habibie itu sebagai pejuang bagi petani dan koperasi.
1.580 Dosen Tak Lulus Sertifikasi
Pada ujian sertifikasi tahap pertama yang dilakukan Kemenristekdikti, sebanyak 1.580 dosen dari sejumlah perguruan tinggi di penujuru nusantara tidak lulus program sertifikasi dosen ini.
Hendra/Ahsan Kalah, Tantangan Indonesia Makin Berat
Kekalahan yang kedua kalinya di penyisihan grup, bukan hanya menghentikan Hendra/Ahsan melangkah lebih jauh di Olimpiade 2016, namun memupus harapan meraih medali emas di ganda putra yang selama ini menjadi andalan Indonesia.
Istana: Archandra Tahar Pemegang Paspor Indonesia
Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan, Menteri ESDM Archandra Tahar adalah pemegang paspor Indonesia.
Mendagri Optimistis Tahapan Pilkada DKI Sesuai Jadwal
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis tahapan jadwal Pilkada DKI 2017 ini akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU DKI.
Masyarakat Awasi Pilkada dengan Aplikasi GOWASLU
Bawaslu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Dalam "Sosialisasi Akbar Pengawasan Partisipatif" ini, Bawaslu juga meluncurkan aplikasi GOWASLU untuk mendukung sistem pengawasan pemilu di daerah.
Jokowi Dorong Gerakan Pramuka Manfaatkan Teknologi Informasi
Presiden Jokowi menghimbau agar gerakan pramuka memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan bijak.
Luhut Vs Susi: Berebut Pengaruh di Perairan Natuna
“Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengancam akan mundur dari jabatannya apabila wacana Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka pintu investasi asing di sektor perikanan tangkap disetujui. Akankah ancaman Bu Susi menyurutkan langkah Luhut?”
Menghitung Kans Sandiaga Uno Melawan Ahok
Gerindra telah memutuskan Sandiaga Uno maju dan melawan Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Keputusan tersebut sedikit mengejutkan, sebab ada nama lain yang selama ini lebih diunggulkan, seperti Sjafrie Syamsudin dan Yusril Ihza Mahendra. Apa alasan Gerindra memilih Sandiaga? Bagaimana peluangnya di Pilgub mendatang?
Batu Rintangan Amnesti Pajak
Pemerintah berharap banyak pada dana repatriasi program amnesti pajak atau Tax Amnesty. Namun, pelaksanaan UU Pengampunan Pajak ini tidaklah mudah, karena banyak yang berusaha mengganjal. Akankah pemerintah dapat melewati segala rintangan tersebut?