tirto.id - Undang-Undang (UU) tersebut mewajibkan para transgender untuk menggunakan kamar mandi di tempat umum sesuai dengan jenis kelamin yang tertera dalam akte kelahirannya. Bukan gender yang mereka identifikasi. UU itu disebut House Bill 2 atau HB2.
North Carolina merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang menerapkan peraturan tersebut di tengah kampanye menuntut hak para transgender dalam menggunakan kamar mandi umum. Bagi para pendukung hak transgender, North Carolina melakukan “diskriminasi yang disponsori negara.”
Bagi para pendukung HB2, tanpa undang-undang baru, “predator” seksual bisa mengatakan mereka adalah transgender dengan hak untuk menggunakan kamar mandi perempuan. Hal itu akan mempermudah mereka untuk mendapatkan akses ke calon korban.
Kontroversi kamar mandi transgender di North Carolina bahkan membuat kerugian miliaran dolar AS bagi negara bagian tersebut. Associated Press memperkirakan, North Carolina merugi hingga 3,75 miliar dolar AS akibat kasus kamar mandi untuk transgender ini.
Kerugian tersebut diakibatkan oleh investasi yang gagal di negara bagian tersebut hingga pembatalan liga olahraga serta konser musik. PayPal Holdings Inc salah satu yang disebut membatalkan investasinya di North Carolina.
Investasi dari PayPal diperkirakan dapat menyumbang sekitar 2,66 miliar dolar AS pada ekonomi negara. Produksi televisi Lionsgeta juga mundur dari rencana. Konser Maroon 5 juga dibatalkan sebagai bentuk protes terhadap aturan House Bill 2 atau HB2 soal diskriminasi kamar mandi transgender di North Carolina.
"Kami mengumumkan pembatalan konser di Charlotte dan Raleigh, North Carolina karena UU HB2," tulis band itu dalam pernyataan seperti dilansir Rolling Stone.
Adam Levine dan rekan-rekannya dijadwalkan tampil di Charlotte pada 11 September dan Raleigh keesokan harinya sebagai bagian dari tur mereka. Namun, mereka bergabung dari musisi lain seperti Bruce Springsteen, Pearl Jam, Ringo Starr, Nick Jonas dan Demi Lovato serta Boston yang membatalkan konser di North Carolina terkait dengan peraturan HB2 di negara bagian tersebut.
Pada Kamis (30/3/2017), anggota parlemen North Carolina mencapai kesepakatan untuk mencabut undang-undang kontroversi yang melarang orang-orang transgender untuk menggunakan toilet sesuai dengan identitas gender mereka.
Tidak ada rincian yang dirilis oleh parlemen tersebut. Namun menurut laporan Business Insider, NCAA memberi batas waktu 48 jam di North Carolina untuk mencabut UU HB2 tersebut. NCAA mengancam jika pemerintah setempat tidak segera mencabut UU tersebut maka mereka akan menolak North Carolina untuk menjadi tuan rumah bagi100 even selama lima tahun ke depan.
Peraturan Kamar Mandi Transgender
Sekitar 0,6 persen dari orang dewasa di AS atau 1,4 juta adalah transgender, menurut Williams Institute. California adalah negara bagian dengan jumlah transgender terbanyak yakni mencapai 218 ribu orang. Sedangkan Hawaii memiliki persentase tertinggi orang dewasa yang diyakini transgender yakni 0,78 persen.
Karyawan pada suatu perusahaan umumnya menggunakan fasilitas kamar mandi sesuai dengan seks pada kartu identitasnya. Namun bagi mereka yang transgender akan menghadapi beban atau pertanyaan tentang kamar mandi mana yang harus mereka gunakan.
Secara resmi Occupational Safety and Health Administration (OSHA) AS mengharuskan para pemilik perusahaan untuk memberikan fasilitas kamar mandi yang dapat digunakan oleh semua karyawan dan tidak memberikan pembatasan penggunaan kepada para karyawan.
Selanjutnya OSHA mengeluarkan panduan untuk para pengusaha atau pemilik perusahaan tentang praktik terbaik mengenai akses toilet bagi para transgender. Inti dari pedoman tersebut adalah bahwa semua karyawan, termasuk karyawan transgender harus memiliki akses ke kamar mandi yang sesuai dengan identitas gender mereka.
Menurut Human Rights Campaign (HRC), mencegah transgender dalam mengakses kamar mandi yang sesuai dengan identitas gender mereka dapat dianggap sebagai diskriminasi di bawah Bab VII dari Undang-Undang Hak Sipil Tahun 1964 yang melarang pengusaha melakukan diskriminasi terhadap karyawannya atas dasar jenis kelamin, ras, warna kulit, asal kebangsaan dan agama.
Terpisah atau Gabung?
Perdebatan lain yang kemudian muncul adalah apakah kamar mandi transgender harus berdiri sendiri seperti kamar rmandi laki-laki, perempuan dan kaum disabilitas atau membangun kamar mandi yang dapat di gunakan oleh baik laki-laki, perempuan, disabilitas atau transgender.
Menurut profesor hukum dari Emory University School of Law AS, Michael J. Broyden, masyarakat lebih baik membangun kamar mandi unisex atau umum yang dapat diakses semua orang tanpa harus dibeda-bedakan berdasarkan gender, seperti kamar mandi pada pesawat.
Ia juga mencontohkan kamar mandi pada rumah masing-masing yang juga membangun kamar mandi umum bagi semua orang. Termasuk beberapa rumah makan, Pertokoan dan tempat umum lainnya. Menurutnya, kamar mandi unisex mengakomodasi begitu banyak orang dengan kebutuhan khusus seperti para kaum disabilitas dengan pengasuh (terutama lawan jenis) akan dibebaskan dari komentar sinis yang mungkin mereka hadapi saat menggunakan fasilitas kamar mandi yang hanya tersedia untuk laki-laki dan perempuan.
Seorang arsitek di Chicago, Matt Nardella juga mendukung langkah membangun kamar mandi unisex. Menurutnya, membangun kama rmandi unisex lebih murah dan menawarkan privasi dan keamanan yang lebih serta akan mengambil sedikit ruang dibandingkan jika memisahkan antara laki-laki, perempuan, dan lainnya.
Ada juga yang memisahkan kamar mandi antara laki-laki, perempuan dan transgender. University of Sussex di Brighton, Inggris, menjadi kampus pertama di negara tersebut yang memiliki tiga jenis kamar mandi yakni laki-laki, perempuan dan transgender. Pihak kampus menilai bahwa lingkungan belajar tersebut harus bisa menyambut semua kalangan termasuk dari transgender.
Sedangkan di Indonesia, isu transgender masih terhalang hukum, agama dan budaya. Isu ini masih sangat tabu dibicarakan, apalagi dibahas dalam sebuah forum-forum resmi.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Suhendra
