tirto.id - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga beras operasi pasar atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) per 1 September 2023. Harga beras Bulog tersebut naik menjadi Rp54.500 per 5 kg yang semula dipatok Rp47.000 per 5 kg.
Kenaikan tersebut terjadi karena beras Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog yang semulanya Rp9.450 per kg naik menjadi Rp10.900 per kg.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, kebijakan ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan harapan bisa meningkatkan gairah petani untuk menanam padi.
“Pemerintah atas arahan Bapak Presiden menaikkan harga beras kurang lebih 20 persen. Dengan menaikkan harga beras 20 persen, Pak Presiden mengharapkan petani dapat merasakan gairah untuk menanam padi,” kaya Arief saat ditemui di Lottemart Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2023).
Arief mengatakan, pihaknya sudah lama ingin menyesuaikan harga beras SPHP lantaran adanya kenaikan biaya produksi sejak akhir tahun lalu.
Selain kenaikan biaya produksi, penyebab lainnya adalah faktor harga sewa lahan, harga benih, harga pupuk dan, kenaikan BBM pada September-Oktober tahun lalu.
Bahkan pihaknya sudah menyiapkan aturan Badan Pangan mengenai penyesuaian SPHP. Namun, Presiden Jokowi secara khusus meminta agar penyesuaian harga dilakukan belakangan karena saat itu harga beras di tingkat konsumen masih mahal.
“Yang dilakukan pemerintah waktu itu menaikkan harga Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Rp5.000 artinya pembelian Bulog Rp5.000. Kemudian harga beli (beras) Rp8.300 dinaikkan menjadi Rp9.950. Tapi, Bapak Presiden sampaikan nanti ya, supaya penyesuaian belakangan dulu aja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, penyesuaian harga beras SPHP tersebut sudah dilakukan berdasarkan pada harga Gabah Kering Panen (GKP) yang saat ini telah menyentuh harga berkisar Rp 6.500 hingga Rp7.300 per kilogram.
“Hari ini agak sulit mencari beras medium Rp10.900, kenapa? Karena harga GKP rata-rata di atas Rp6.500, ada yang Rp7.000 ada yang Rp7.300. Sehingga, Bapak Presiden memerintahkan langsung dalam ratas tentunya kepada Badan Pangan Nasional, Dirut Bulog untuk mulai melepas cadangan pangan pemerintah," pungkasnya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
