AS Gunakan Veto Menentang Resolusi PBB yang Menolak Soal Yerusalem

Kebulatan suara dewan lainnya adalah teguran keras terhadap pemerintahan Trump terkait langkah sepihaknya awal bulan ini, yang justru membalikkan konsensus internasional selama beberapa dekade.

Resolusi yang dirancang oleh orang Mesir tersebut tidak menyebutkan secara khusus AS atau Trump namun menyatakan "penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem."

Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menanggapi veto tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu "tidak dapat diterima dan mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargainya.”

Inggris dan Perancis telah mengindikasikan sebelumnya bahwa mereka akan mengembalikan kebijakan semula, menuntut agar semua negara mematuhi resolusi DK PBB yang telah ada sebelumnya di Yerusalem, yang berasal dari tahun 1967. Resolusi itu termasuk menyatakan bahwa status akhir kota diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Mengutip The Guardian, Senin (18/12/2017), resolusi tersebut dikecam dalam bahasa yang geram oleh Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley. Ia menggambarkannya sebagai "penghinaan" yang tidak akan terlupakan.

"AS tidak akan bisa diperintah oleh negara manapun [soal] di mana kami dapat menempatkan kedutaan kami," kata Haley. "Ini memalukan, mengingat kami pun tengah melakukan upaya perdamaian."

"Fakta bahwa hak veto ini digunakan demi membela kedaulatan AS dan untuk membela peran AS dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami. [Keputusan resolusi] ini seharusnya menjadi rasa malu bagi anggota Dewan Keamanan lainnya."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kemudian men-tweet: "Terima kasih, Duta Besar Haley. Di Hanukkah, Anda berbicara seperti Maccabi. Anda menyalakan lilin kebenaran. Anda menghilangkan kegelapan. Satu mengalahkan banyak orang. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump."

Tuntutan resolusi tersebut dikeluarkan menyusul perundingan pada akhir pekan yang bertujuan untuk mengamankan konsensus internasional seluas mungkin mengenai Yerusalem. Pemungutan suara tersebut menggarisbawahi sekali lagi oposisi internasional yang meluas terhadap langkah AS, bahkan di antara sekutu terdekatnya.

Ini terjadi menjelang sebuah agenda yang dijadwalkan oleh Wakil Presiden AS, Mike Pence, ke Yerusalem pada Rabu (20/12/2017) yang akan berlangsung di tengah perpecahan mendalam di antara hubungan AS-Palestina.

Namun, Pence mengumumkan pada Senin (18/12/2017) malam bahwa dia menunda perjalanan tersebut hingga Februari, dengan mengutip suara kongres mendatang mengenai reformasi perpajakan, yang akan diadakan di DPR dan Senat mulai Selasa (19/12/2017).

"Wakil Presiden berkomitmen untuk memantau pemotongan pajak sampai ke garis finis," kata juru bicaranya, seperti dilansir Guardian.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, sebelumnya telah menyerukan satu hari demonstrasi di wilayah pendudukan Palestina bertepatan dengan perjalanan Pence.

Pejabat Palestina telah memperingatkan bahwa jika veto AS digunakan di DK, mereka juga akan mencari resolusi di Majelis Umum PBB.

Berbicara sebelum pemilihan, duta besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft, mengatakan bahwa teks tersebut sesuai dengan posisi London di Yerusalem sebagai isu yang harus diselesaikan melalui negosiasi.

Sebegai penolakan tegas terhadap otoritas dewan keamanan, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Dann, mengatakan menjelang pemungutan suara: "Anggota dewan dapat memilih lagi dan lagi - untuk seratus kali lagi. Itu tidak akan mengubah fakta sederhana bahwa Yerusalem, telah, dan akan selalu menjadi ibu kota Israel."