tirto.id - Sebanyak 185 orang pengungsi Rohingya terdampar di Pantai Ujung Pie, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh. Polda Aceh menyatakan mereka mendarat pada Senin (26/12/2022) sekira pukul 17.30 WIB
Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengatakan, dari 185 imigran Rohingya tersebut, sebanyak 83 di antaranya laki-laki dewasa, 70 wanita dewasa, dan 32 anak-anak.
Sehari sebelumnya, sebanyak 57 imigran Rohingya juga terdampar di Pantai Indra Patra, Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.
Mereka diketahui terdampar di pantai tersebut secara tiba-tiba pada Minggu (25/12/2022) sekira pukul 10.00 WIB. Saat ini, imigran Rohingya tersebut ditampung di Rumoh Seujahtera milik Dinas Sosial Provinsi Aceh.
Apa Itu Rohingya?
Bukan sekali ini saja para pengungsi Rohingya terdampar di Indonesia. Sudah beberapa kali Indonesia kedatangan para pengungsi dari Myanmar ini.
Sebelumnya, pada 16 November lalu, sebanyak 119 imigran Rohingya terdampar di pesisir pantai Desa Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
Kepala Bagian Kehumasan dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Hamdani di Aceh Utara, Rabu mengemukakan ratusan imigran tersebut terdampar pada Rabu (16/11) 2022 sektar pukul 05.30 WIB.
Hamdani mengatakan ke-119 imigran etnis Rohingya tersebut terdiri atas 61 orang laki-laki dewasa, 36 orang perempuan dewasa, 12 anak laki-laki dan 10 anak perempuan.
Sehari sebelumnya, sebanyak 111 imigran Rohingya juga terdampar di pesisir pantai Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.
Rohingya adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut komunitas Muslim yang umumnya terkonsentrasi di negara bagian Rakhine (Arakan) di Myanmar (Burma).
Mereka dianggap sebagai salah satu minoritas yang paling teraniaya di dunia. Pada awal abad ke-21, Rohingya merupakan sepertiga dari populasi di negara bagian Rakhine.
Penggunaan istilah Rohingya sangat ditentang di Myanmar. Para pemimpin politik Rohingya telah menyatakan bahwa mereka adalah komunitas etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda yang menelusuri nenek moyangnya hingga akhir abad ke-7.
Populasi Buddhis yang lebih luas pada umumnya menolak terminologi Rohingya, merujuk mereka sebagai orang Bengali, dan menganggap komunitas tersebut sebagian besar terdiri dari imigran ilegal dari Bangladesh.
Selama sensus 2014 — yang pertama dilakukan dalam 30 tahun — Pemerintah Myanmar membuat keputusan 11 jam untuk tidak menghitung mereka yang ingin mengidentifikasi diri sebagai Rohingya.
Pemerintah Myanmar hanya akan menghitung mereka yang menerima klasifikasi Bengali. Langkah itu sebagai tanggapan atas ancaman boikot sensus oleh umat Buddha Rakhine.
Hampir semua Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan, tidak dapat memperoleh “kewarganegaraan sejak lahir” di Myanmar karena Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 tidak memasukkan Rohingya ke dalam daftar 135 kelompok etnis nasional yang diakui.
Undang-undang tersebut secara historis diterapkan secara sewenang-wenang. Sejak 2012, banyak aturan dan undang-undang yang kemudian menghasilkan pembatasan lebih lanjut atas hak-hak orang Rohingya.
Sejak kuartal terakhir abad ke-20, banyak orang Rohingya secara berkala terpaksa meninggalkan rumah mereka—baik ke daerah lain di Myanmar atau ke negara lain—karena kekerasan antara mereka dan komunitas Buddha serta tentara Myanmar.
Gelombang pengungsian telah terjadi secara signifikan sejak 1978, 1991–92, 2012, 2015, 2016, 2017, hingga hari ini.
