tirto.id - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai program bedah rumah yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakara dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR), 17 April nanti, di Cilincing Jakarta Utara, tanpa perencanaan.
"Kalau belum dipikirkan dimasukan RAPBN juga susah. Mau diambil darimana, wong direncanakan aja enggak kok," kata Anies di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).
Sebaliknya, Anies mengklaim jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta nanti, maka program-program sejenis itu akan dilakukan dengan menggunakan perencanaan, sehingga bisa dimasukkan ke dalam RAPBN.
"Kalau saya dimasukin di RAPBN. Karena sudah dipikirkan," kata Anies.
Sebab, menurut Anies, dengan adanya perencanaan, maka bisa menentukan pos pendanaannya. Sehingga, tidak menggunakan CSR.
"Kalau Anda mau buat sesuatu harus ada posnya. Kalau ada posnya bisa dipakai. Kalau belum ada posnya, ya bingung," katanya.
Anies pun menyayangkan program seperti itu baru dipikirkan sekarang menjelang pemilihan umum. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi program tersebut.
"Saya itu senang-senang saja. Bahagia kalau pemerintah memperhatikan perumahan warga. Menariknya kok seperti baru disadari sekarang ya. Lima tahun kemarin kemana?," katanya.
Pernyataan Anies ini mendapat bantahan dari Kadis Perumahan DKI Jakarta, Arifin. Menurutnya, penggunaan dana CSR untuk program bedah rumah sudah sesuai dengan perencanaannya.
"Ya, memang ada pembangunan yang menggunakan APBD dan menggunakan CSR. Program ini memang direncanakan dengan menggunakan CSR," kata Arifin saat dihubungi Tirto, Jumat (7/4).
Namun, mengenai perusahaan penyumbang CSR tersebut, Arifin mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya, menurutnya itu adalah wewenang dinas tata pemerintahan.
"Itu bisa ditanyakan ke dinas tata pemerintahan saja. Karena kan ada MoU yang diteken dengan perusahaan CSR itu," katanya.
Arifin pun menolak apabila program yang akan dilaksanakan dua hari sebelum Pilkada DKI Jakarta ini bernilai politis. Sebab, menurutnya program semacam ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama.
"Sudah lama kok. Dulu, tahun 2013, ketika saya masih dinas di Jakarta Timur program perbaikan rumah sudah banyak dilakukan kok," kata Arifin.
Sejauh ini, menurutnya, untuk pelaksanaannya sudah dilakukan pendataan oleh Wali Kota Jakarta Utara. "Sudah dilakukan pendataan oleh wali kota Jakarta Utara. Terutama di kelurahan Cilincing. Ada 55 rumah di enam RW yang akan dibedah," katanya.
Sebelumnya, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno juga sempat mempertanyakan pelaksanaan program tersebut. "Kok dilakukan dua hari, pas hari tenang malah,” kata dia di Jagakarsa, Jakarta Selatan (5/4).
Menanggapi hal itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan, program bedah rumah bukan merupakan program baru. Melainkan, program yang sudah lama dilakukan oleh Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) DKI Jakarta.
"Kan itu sebetulnya bedah rumah sudah lama dilakukan hanya dulu yang ngerjain Bazis dilakukan Bazis kemudian kalau saya sih ada atau gak ada Pilkada semua program dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) harus jalan, jadi jangan selalu baper lalu dikait-kaitkan dengan tanggal 19," ujar Djarot di Jalan Kali Sunter Pulo Gadung, Kamis (6/4).
Namun, menurutnya, karena pelaksanaan dari Bazis kurang memuaskan, maka Djarot merevisinya dengan menerjunkan pasukan pelangi sebagai pelaksana.
"Jadi memang hanya sekarang kemarin itu kebijakan itu diambil saya bilang ada perlu revisi ketika bedah rumah itu perlu melibatkan warga sekitar yang juga melibatkan pasukan yang ada kan kita punya PPSU (Pasukan Prasarana dan Sarana Umum) pasukan tata air pasukan PHL (Pasukan Harian Lepas) Dinas Kebersihan semuanya itu," ungkapnya.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
