tirto.id - Kebocoran sumur minyak Pertamina di Pantai Karawang, Jawa Barat merembet hingga Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Atas hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim penanganan dan pengendaliannya berjalan dengan baik. Sebab, ia mengatakan, tim dari pihak Pertamina sudah bergerak cepat sejak pertemuan dengan dirinya pada Jumat pekan lalu.
"Penanganan di tepi pantai enggak lagi dikelola oleh petugas pantai yang enggak punya pengalaman mengelola oil spill seperti ini. [Sejauh ini] berjalan baik, saya tahu persis tim dari mereka bekerja cukup cepat," katanya saat ditanya para wartawan, Jumat (9/8/2019) sore.
Menurut Anies, pihak Pertamina telah bertemu dengan Bupati Karawang dan para nelayan yang terdampak.
"Bicarain konsekuensi ekonomis yang dialami oleh nelayan karena ikan-ikan mati di keramba, kawasan tempat bisa melaut terganggu, nanti finalnya saya kabarin," katanya.
Jaringan Aksi Tambang (JATAM) meminta kepada PT Pertamina agar tak hanya memberikan ganti rugi kepada warga dengan memberikan kompensasi akibat kebocoran sumur minyak di Pantai Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Akan tetapi, juga berkewajiban merehabilitasi dan memulihkan ekosistem laut.
Hal tersebut merespons pernyataan Direktur Hulu Pertamina, Dharmawan Samsu yang mengatakan perusahaannya telah menyiapkan kompensasi yang akan dibayarkan kepada masyarakat terdampak tumpahan minyak sumur YYA-1, Blok Offshore North West Java (ONWJ).
"Jadi jangan dikecilkan hanya ganti kerugian terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Bukan hanya itu, dia harus memulihkan kembali [ekosistem] agar masyarakat bisa kembali ke laut," ujar Koordinator JATAM Nasional, Merah Johansyah kepada Tirto, Jumat (9/8/2019).
Rehabilitasi yang dilakukan seperti memulihkan kembali ekosistem tumbuhan mangrove yang rusak akibat tercemar tumpahan minyak.
"Kemudian juga kerugian ekosistem disitu juga harus dihitung, seperti tercemarnya biota laut," ucapnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto
