tirto.id - Sebelum menjawab pertanyaan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Agus Yodhoyono-Sylviana Murni, Anies Baswedan mengkritisi kesejahteraan pendidikan anak usia SMA di Jakarta yang tidak bersekolah. Ia mengungkap angka anak putus sekolah sangat tinggi di Jakarta.
“Kita harus memastikan mengurus pendidikan bukan sekedar memberikan KJP (Kartu Jakarta Pintar), anak-anak di Pondok Pinang berkeluh kesah karena pengelolaannya bermasalah,” ujar Anies dalam acara Debat Cagub DKI Jakarta 2017 II, di Jakarta, Jumat (27/1/2017).
Menurutnya memastikan KJP sampai pada anak usia sekolah merupakan hal mendasar yang penting bagi semua warga di Jakarta yang memastikan anaknya sekolah.
Anies menjanjikan akan memberikan jaminan KJP Plus pada anak usia sekolah, tidak hanya pada anak yang masih sekolah tetapi juga pada anak putus sekolah sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memperoleh keterampilan.
“Bukan hanya anak sekolah, anak putus sekolah pun akan mendapatkan KJP plus, pemberiannya akan menggunakan jaringan RT RW,” ungkap Anies.
Ia menerangkan alasan pihaknya bekerjasama dengan jaringan RT RW dalam menyampaikan KJP Plus karena sekolah dan guru bukan pihak yang paling tahu dalam menjamin kesejahteraan anak sekolah. Menurutnya untuk menjangkau warga miskin dan memastikan pendidikan anak usia sekolah ialah dengan bekerjasama dengan jaringan masyarakat paling kecil yakni RT RW.
“Semua dipastikan akan mendapatkan KJP Plus,” tegas Anies.
Kerjasama ini penting, ujar Anies, sebab Jakarta merupakan milik warga, sehingga sebagai pemimpin ia merasa perlu untuk memberikan contoh berinteraksi dengan warga.
Berkaitan dengan penyusunan rencana kerjasama dengan RT RW, ia mengungkap pemimpin harus mampu melakukannya secara sistematis.
“Di dalam penyusunan itu harus secara sistematis, dibuat agar tiap RT RW kelurahan ada mekanisme rembuk,” kata Anies saat menjawab pertanyaan dari pasangan calon satu terkait dengan menjalin jaringan RT RW, dalam acara debat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, (27/1/2017).
Ia tidak memungkiri dalam setiap rencana yang disiapkan akan menghadapi tantangan dan kepentingan, sehingga ia akan menyiapkan fasilitator dan pakar di tengah masyarakat untuk memfasilitasi kesuksesan program.
Pelibatan komponen fasilitator dan pakar di bidangnya, menurut Anies bisa memberikan contoh-contoh yang sudah dilakukan di banyak tempat lain. Dengan adanya rembuk bersama fasilitator dan pakar di bidang tertentu, masyarakat akan memahami manfaat suatu program.
“Ketika rembuk itu dilakukan tidak hanya oleh aparatur pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat yang peduli, ini merupakan kunci untuk membangun kolaborasi bersama warga, sehingga keputusan yang dibuat bukan hasil keputusan satu orang, melainkan hasil assessment kelompok secara objektif, prosesnya melalui institusi dengan prosedur yang jelas,” papar Anies dalam acara Debat Cagub DKI Jakarta 2017 II yang dimoderatori oleh Eko Prasodjo dan Tina Talisa.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
