tirto.id - Djarot Saiful Hidayat selaku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa penentuan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus berorientasi pelayanan yang baik.
"Orientasinya bukan profit, tetapi pelayanan yang baik," ujar dia dalam debat publik Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Jakarta, Rabu (12/4/2017) malam.
Pasangan calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut mengatakan pengelolaan anggaran perusahaan dan pemerintahan berbeda pada orientasi.
Tata cara pengajuan sementara penjabaran KUA-PPAS, tutur dia, adalah dengan menggelar rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, kata dia, pihaknya akan merangkul melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau forum perencanaan pemerintah bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan.
"Anggaran bisa dilaksanakan dengan baik dengan intensif menggelar musrenbang," ujar Djarot.
Sebelumnya, Djarot mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menjalankan berbagai sistem yang mendukung keterbukaan data, antara lain e-budgeting dan e-musrenbang, dan lain-lain.
Pemprov DKI membuka website yang menampung usulan warga, yakni musrenbang.jakarta.go.id yang memungkikan warga memberikan usulan kegiatan untuk Pemprov DKI.
Selanjutnya, usulan yang masuk akan disaring dan diajukan dalam musrenbang.
Pada debat final Pilkada DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanyakan pada cawagub nomor urut 3 Sandiaga Uno mengenai proses penyusunan anggaran KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tersebut.
Ketika menanggapi pertanyaan Djarot, Sandiaga terlihat bingung tentang arti KUA-PPAS dan bertanya balik ke Djarot mengenai apa itu KUA-PPAS. Sandiaga mengatakan bahwa ia dan Anies telah membagi tugas dan saling melengkapi dan terkait dengan bidang ekonomi dan infrastruktur adalah bagiannya.
Penulis: Yandri Daniel Damaledo
Editor: Yandri Daniel Damaledo
