tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengerahkan 2.000 aparatur aspil negara (ASN) untuk diperbantukan sebagai petugas pengawasan dan penindakan kegiatan masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi.
Hal ini berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 51 Tahun 2020 tentang pengawasan dan penindakan kegiatan masyarakat selama PSBB. Pemberlakuan PSBB transisi di DKI Jakarta berlangsung hingga akhir Juni ini.
"Iya [Karena Satpol-PP kurang personel]. Sudah pasti kan kalau bicara pengawasan, aktivitas masyarakat kan masyarakat jakarta berapa juta yang diawasi di berbagai aktivitas," kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).
Arifin mengatakan, 2.000 pegawai yang telah bekerja di DKI Jakarta itu nantinya akan bertugas di bawah komando Satpol PP.
Mereka nantinya juga akan melakukan pengawasan dan penindakan di sejumlah tempat seperti fasilitas umum, perkantoran, pasar tradisional, mal, stasiun, kegiatan di objek wisata, dan sebagainya.
"Pasar saja [kekurangan] dan sudah banyak [pasar] 150-an [jumlahnya]. Itu juga belum pasar yang pasar kaget, pasar embrio, tempat sarana umum seperti Danau Sunter. Nah Setu Babakan dan sebagainya, kantor-kantor yang ada di Jakarta kan ada berapa ribu kantor," jelas dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerjunkan 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai petugas pengawasan dan penindakan kegiatan masyarakat selama PSBB masa transisi.
Anies menyebutkan bahwa jumlah 2.000 petugas yang tersebar di seluruh penjuru Ibu Kota memang belum cukup untuk mengawasi 11 juta lebih penduduk DKI Jakarta.
"Tetapi, saya percaya bahwa bapak dan ibu sekalian bisa menjadi garda terdepan untuk mengingatkan pada semua bahwa semua protokol kesehatan yang harus ditegakkan bukan semata-mata untuk menegakkan aturan, tapi untuk melindungi keselamatan seluruh masyarakat," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2020) malam.
Selain itu, diterjunkannya 2.000 ASN untuk membangun kebiasaan baru bagi seluruh masyarakat untuk terus disiplin memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan secara rutin.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu juga mengamanatkan para petugas untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki potensi dengan intensitas kegiatan masyarakat yang tinggi, seperti perkantoran, rumah makan, pertokoan, perhotelan, stasiun, bandara, terminal pelabuhan, tempat hiburan dan wisata, maupun tempat pelayanan kesehatan.
“Datangi, tertibkan, rapikan, sehingga yang nanti belajar bukan hanya yang ditegur, tapi semua yang menyaksikan ikut belajar dan tersadarkan,” tuturnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
