tirto.id - Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu menyerap anggaran sebesar 45,52 persen pada tahun 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, rendanya serapan anggaran itu terjadi karena terhambatnya program pembebasan lahan di sejumlah daerah yang direncanakan sebelumnya.
"Ya ini salah satu hal yang sekarang digenjot. [...] Yang masih belum tuntas adalah soal pembelian lahan," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/12/2018).
Menurut Anies, terhambatnya pembelian lahan atau pembebasan lahan karena berubahnya permintaan standar harga lahan dari warga. Pasalnya, kesepakatan warga dengan Pemprov DKI masih menggunakan harga standar lahan pada tahun 2015. Sementara warga menuntut agar harga lahan disesuaikan dengan harga tahun 2018.
"Saya sampaikan kepada semua, jangan kita tidak adil pada rakyat kita sendiri. Karena bagi pemerintah, program seperti ini dilakukan untuk memberikan manfaat, bukan untuk merugikan. Jadi meskipun secara legal sudah ada keputusannya, tapi tidak semena-mena menjalankan harga yang lama," kata Anies.
Saat ini, kata Anies, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan perundingan terkait harga baru untuk lahan-lahan yang akan dibebaskan dan belum dieksekusi.
Selain itu, lanjut Anies, saat ini juga tengah dilakukan asesmen dengan harga baru untuk tempat-tempat yang belum dieksekusi. "Mudah-mudahan hari Senin besok kita akan ada pertemuan khusus soal itu," kata Anies
Salah satu wilayah yang akan melakukan negosiasi ulang dengan Pemprov DKI Jakarta adalah Cipinang-Melayu. Pembebasan lahan ini merupakan bagian dari konsep normalisasi sungai dari Dinas SDA DKI Jakarta.
Selain serapan anggaran, program normalisasi sungai juga turut terhambat. ""Normalisasi Ciliwung kan terkendala pembebasan lahan. BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) enggak bisa normalisasi karena Pemprov belum bebaskan lahan, gimana?" kata Anies.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Alexander Haryanto
