tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan sindiran kepada Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, terkait lamanya pemilihan Wagub DKI Jakarta.
Sindiran Anies itu diucap usai menghadiri rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Saat itu usai rapat di depan ruangan paripurna gedung DPRD, Anies menemui para wartawan untuk memberikan keterangan pers. Para wartawan meminta Anies untuk menyesuaikan posisi agar mendapatkan gambar yang sesuai, terutama untuk para wartawan televisi.
"Pak Anies maju, Pak, mundur dikit, agak ke samping, Pak," ujar beberapa orang wartawan di gedung DPRD, Rabu (14/8/2019) siang.
Anies lantas mengikuti arahan para wartawan dan bergerak maju mundur. Namun Anies menyebut gerakannya yang maju mundur seperti Pansus.
"Kayak Pansus maju mundur," ujar Anies diikuti tawa dari para wartawan.
Saat wawancara, Anies juga ditanya soal proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno yang tak kunjung selesai. Namun Anies enggan menjawab lebih jauh karena merasa jenuh diberikan pertanyaan yang sama setiap hari.
"Rasanya saya ditanya ini terus tiap hari, jadi jawabannya sama," kata Anies.
Sudah genap satu tahun sejak 10 Agustus lalu kursi Wagub kosong. Bahkan hari ini sudah menjelang waktu pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 pada 25 Agustus mendatang.
Kemungkinan proses pemilihan Wagub akan dikerjakan DPRD baru tersebut. Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif.
Syarif menyebut PKS selaku partai pengusung dua kandidat Wagub, menjadi penyebabnya.
Saat ini, proses pemilihan Wagub masih tertahan karena tata tertib (tatib) untuk rapat paripurna belum kunjung disahkan. Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk mengesahkan tatib tersebut kerap ditunda karena hanya dihadiri sedikit anggota DPRD DKI.
Menurut Syarif, PKS tidak handal melakukan lobi-lobi politik dengan partai lainnya untuk bisa menghadiri Rapimgab. Akibatnya Rapimgab selaku tidak memenuhi syarat minimal kehadiran anggota (quorum).
"Sangat berpotensi (Rapat Paripurna) akan berlangsung setelah anggota DPRD yang baru. Saya kira ini terjadi karena PKS kurang optimal dalam melakukan pendekatan dan lobi-lobi," ujar Syarif saat dihubungi, Jumat (2/8/2019).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
