tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan perluasan lokasi penerapan sistem ganjil-genap di ibu kota. Dinas Perhubungan DKI sudah memastikan akan melakukan uji coba perluasan ganjil-genap pada 12 Agustus-6 September 2019.
Namun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan efektivitas kebijakan yang diberlakukan untuk menekan tingkat polusi udara di Jakarta tersebut.
Politikus PSI sekaligus Caleg DPRD DKI Jakarta terpilih, Idris Ahmad menyebut, penerapan kebijakan itu pada 2018 seharusnya dievaluasi.
"Kita harus mengevaluasi proses ganjil genap yang sudah terjadi di [tahun] sebelumnya, misal soal dampak kebijakan itu," ujar Idris di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019).
Selain itu, Idris mempertanyakan tujuan dari perluasan ganjil-genap kali ini, yakni untuk menekan kemacetan atau polusi udara. Sebab, Menurut dia, dua masalah di Jakarta itu memerlukan solusi yang berbeda.
Dia berpendapat penerapan ganjil-genap justru menyebabkan jumlah kendaraan roda empat di DKI Jakarta menjadi meningkat. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak cocok untuk solusi menekan polusi udara.
Idris mengatakan penerapan jalan berbayar atau ERP semestinya bisa jadi salah satu solusi efektif untuk menangani polusi udara. Apalagi, saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ERP sudah siap dibahas.
"Sebenarnya Jakarta sudah punya banyak rencana, kenapa kita tidak mengoptimalkan rencana-rencana yang sudah ada?" Ujar Idris.
Selain itu, kata dia, upaya mengatasi polusi udara di Jakarta tak bisa hanya dengan solusi jangka pendek.
Menurut Idris, masalah itu memerlukan solusi jangka menengah dan panjang yang dirumuskan berdasar pada hasil riset.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Addi M Idhom
