tirto.id - Direktur Eksekutif ICT Wacth, organisasi nirlaba yang rajin mengampanyekan internet sehat dan demokratisasi dunia siber di Indonesia, Donny Budi Utoyo mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Badan Siber.
Lembaga ini, menurut Donny, penting untuk menangkal maraknya kejahatan siber akhir-akhir ini, termasuk perluasan secara global ancaman serangan Ransomware bernama WannaCry. Apalagi, akhir-akhir ini sejumlah situs milik pemerintah juga turut menjadi sasaran peretasan.
"Pemerintah harus membuat Badan Siber independen sebagai penangkal. Bukan menunggu ada kejahatan internet dulu baru bertindak. Apalagi pemerintah sedang mengampanyekan transaksi elektronik," kata Donny dalam diskusi publik mengenai Ransomware WannaCry di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta pada Minggu (14/5/2017).
Donny menjelaskan pembentukan Badan Siber bisa bermanfaat untuk membangun sistem keamanan siber nasional yang menangkal maraknya aksi peretasan situs, penyebaran malware sejenis Ransomware WannaCry hingga memastikan keamanan data para pengguna transaksi elektronik dari aksi pencurian peretas.
"Sejauh ini untuk (penanganan peretasan) web pemerintahan kita masih konvensional belum (memakai) security berlapis. Makanya penting pembuatan sistem keamanan berlapis agar tak mudah diretas," kata Donny.
Menanggapi hal ini, di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara berjanji segera mengupayakan pembentukan Badan Siber meski prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu yang lama.
Dia mengimbuhkan, dasar regulasi pembentukan Badan Siber selama ini belum ada sehingga perlu dibentuk dulu. Karena itu, Rudiantara berencana mengusulkan agar Kemenkumham dan DPR segera mempersiapkan UU mengenai perlindungan dari kejahatan siber dan pembentukan Badan Siber.
Karena itu, menurut Rudiantara, untuk penanggulangan ancaman serangan Ransomware WannaCry perlu langkah antisipasi cepat terlebih dahulu. Dia mencatat di banyak negara lain, serangan malware ini sudah menyasar sejumlah pengguna sistem windows 8 atau versi sebelumnya, seperti di Inggris dan Skotlandia.
Rudiantara menjelaskan, fokus kemenkominfo saat ini adalah mengampanyekan langkah antisipasi terhadap ancaman Ransomware WannaCry.
Misalnya, dia mencontohkan, sebelum menghidupkan komputer, perlu terlebih dahulu mematikan sambungan internet untuk memeriksa ada atau tidak serangan malware WannaCry. Selain itu, membuat back up penyimpanan data dan memperbaharui anti virus.
Laman Kemenkominfo hari ini merilis sejumlah langkah antisipasi terhadap serangan Ransomware WannaCry berdasar rekomendasi Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (Id-SIRTII).
Pertama, melakukan backup data secara berkala. Kedua, melakukan patching pada servis SMBv1 yang sudah tersedia sejak 2 bulan yang lalu di laman beralamat https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx. Ketiga, tidak membuka file yeng mencurigakan dari email. Keempat, mengaktifkan anti virus terbaru dan Internet Security.
Akan tetapi, apabila sistem komputer sudah terserang Ransomware WannaCry, maka tindakan yang perlu dilakukan ada empat langkah. Pertama, mematikan SMBv1. Kedua, melakukan Block 139/445 & 3389 Ports. Ketiga, melakukan patching pada service SMBv1. Keempat, mengubungi situs https://www.nomoreransom.org/crypto-sheriff.php untuk pertolongan pertama.
"Jika telah terkena malware ini (Ransomware WannaCry), maka penyerang akan meminta uang dalam bentuk bitcoin yang harus dibayarkan melalui link yang telah ditentukan. Kisaran nilai uang yang diminta sekitar 300 Dolar Amerika." kata Adi Jaelani dari Id-SIRTII.
Penulis: Dimeitry Marilyn
Editor: Addi M Idhom
