tirto.id - Dosen teknik informatika dari Universitas Pasundan, Leony Lidya, yang dihadirkan sebagai ahli tim Ganjar-Mahfud, mengeklaim aplikasi rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sirekap, sengaja dibuat penuh polemik. Tidak hanya itu, dia juga menilai KPU yang mengabaikan Sirekap menjadi saksi kejahatan Pemilu 2024.
"Hari ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design," kata Lidya saat sidang PHPU Pilpres 2024 dengan agenda keterangan saksi atau ahli dari pihak Ganjar-Mahfud, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
"Sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan berdalih bahwa Sirekap tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang. Saya melihat Sirekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024," ungkap Lidya.
Lidya menyebutkan, kesimpulan ini didapat dari hasil yang dilakukan berdasar kompetensinya di bidang rekayasa sistem informasi serta perangkat lunak. Lebih lanjut, dia menuturkan, kontroversi Sirekap terdiri dari beberapa tahap.
Pertama, form C1 yang diunggah di Sirekap tak sesuai dengan perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian, proses perbaikan perolehan suara di Sirekap hanya bisa dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Setelah menuai kontroversi, KPU RI mengizinkan KPU kabupaten/kota untuk mengedit perolehan suara di Sirekap.
"Terus, yang ketiga, kontroversi lain adalah KPU menutup info numerik C1 dan D [hasil]. Lalu, unggah C1 dan D [hasil] yang tidak tuntas sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional," tutur Lidya.
Dia menuturkan, kontroversi lain, KPU lantas mengaku tak menggunakan Sirekap untuk menunjukkan presentasi statis dari suara setiap paslon.
"Saya dari sini, dari fenomena tiga pertama saja, sudah mengumpulkan sesuatu bawah sudah terjadi perubahan pada kode program," ucap Lidya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Intan Umbari Prihatin
