tirto.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf meminta penyelenggara Pemilu untuk mengevaluasi Pilpres dan Pileg yang berlangsung serentak. Sebab, berdasarkan laporan terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (25/4/2019), terdapat 225 Petugas KPPS meninggal dunia saat menjalani tugas.
"Kami tentu tadi bincang-bincang, kami harus evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak ini, terutama pada aspek penyelenggaraannya," kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).
Menurutnya, penyelenggara Pemilu mesti mempertimbangkan sistem waktu operasional. Seperti petugas KPPS harus diberikan batasan jam kerjanya agar tak merenggut korban jiwa lagi.
"Misalnya para penyelengara yang bekerja mungkin seharusnya harus dibatasi kerjanya menjadi 8 jam. Sehingga tidak menjadi lelah sampai mengorbankan nyawanya," ucap politikus Golkar ini.
Kemudian, TKN juga akan mendorong kepada anggota fraksi partainya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, agar memperjuangkan hak-haknya, berupa jaminan sosial petugas KPPS yang meninggal.
"Untuk mendapatkan jaminan asuransi, baik kesehatan maupun jiwa dan ini menjadi rekomendasi yang penting," kata Ace.
Ace juga mengatakan, TKN akan mengkaji terkait Pemilu serentak. Menurutnya, alangkah lebih baik, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah.
"Tapi ini tentu perlu ada kajian yang mendalam, agar proses Pemilu kita betul-betul bisa terselenggara dengan baik," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
