tirto.id - Dua menteri Joko Widodo, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Abu Bakar memaparkan capaian kementeriannya selama kepemerintahan Presiden Joko Widodo di kantor Kepala Staf Kepresidenan, Selasa (12/2/2019).
Dalam diskusi bertajuk Langkah Berani Pulihkan Lingkungan tersebut, Menteri Siti Nurbaya mengklaim sejumlah usaha perbaikan lingkungan, yang disebutnya sebagai langkah korektif Kementerian LHK.
Langkah-langkah korektif tersebut antara lain: reforma agraria dari hutan, membuka lahan untuk hutan sosial, penanganan karhutla, tata kelola gambut, moratorium sawit, penanganan sampah, pengendalian pencemaran, reklamasi dan rehabilitasi lahan/hutan, pengendalian merkuri dan penegakkan hukum.
Menteri Siti Nurbaya mengatakan, dalam reforma agraria misalnya, luas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) mencapai 4,9 juta hektare, atau melebihi target RPJMN 2015-2019 sebesar 4,1 juta hektare.
Sementara pada kasus karhutla, dalam data yang dipaparkan Kementerian LHK angka kebakaran hutan jauh menurun sejak tahun 2015. Pada 2015, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 2,6 juta hektare. Angka ini menurun drastis pada 2016 menjadi 438 ribu hektare dan kemudian meningkat kembali pada 2018 dengan cakupan kebakaran seluas 510 hektare.
Wimar Witoelar yang hadir pada acara tersebut bahkan tak segan menyebut bahwa kasus karhutla menurun drastis sejak zaman Jokowi.
Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Susi memaparkan capaiannya dalam produksi perikanan tangkap dari 6,4 juta ton pada 2017 menjadi 6,7 juta ton pada 2018. Sementara pada neraca ekspor impor, grafik menunjukkan angka yang signifikan. Pada 2017, angka ekspor mencapai 1,07 juta ton dengan nilai impor 312 ribu ton. Sedangkan pada 2018, angka ekspor meningkat hingga 1,12 juta ton dan impor menurun menjadi 299 ribu ton.
“Biomassa laut kita saat ini menjadi yang tertinggi di seluruh dunia,” ujar Menteri Susi.
Muncul spekulasi acara yang difasilitasi Kepala Staf Kepresidenan tersebut terkait debat pilpres 2019 yang akan digelar pada Minggu (17/2) mendatang. Terlebih tajuk yang dipilih, yakni menyoal lingkungan, merupakan salah satu tema yang akan menjadi materi debat nantinya.
Namun Moeldoko menepis hal itu. Menurutnya, ini merupakan rangkaian dari evaluasi yang dilakukan pemerintah setelah Oktober lalu sebagai peringatan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK.
“Ya kebetulan saja waktunya. Tidak ada kaitannya dengan pemilu. Ini tugas kami menginformasikan hasil kinerja kepada masyarakat,” terang Moeldoko di kantor Kepala Staf Kepresidenan.
Ia juga tak tahu apakah data-data yang dipaparkan dua kementerian terkait lingkungan tersebut nantinya akan digunakan pihak Jokowi dalam debat atau tidak.
Penulis: Restu Diantina Putri
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
