tirto.id - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau agar seluruh pihak tidak perlu meributkan kebijakan pemerintah soal bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya di Myanmar. Semua pihak harus mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan itu.
"Saya minta kita jangan ribut. Kita harus bersatu, kompak. Seluruh rakyat Indonesia, kita dukung Pak Jokowi-JK agar bisa konsolidasi ke ASEAN, bahkan dunia untuk bergerak cepat menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Jadi, kita jangan ribut sendiri," katanya, di sela-sela sosialisasi empat pilar di Universitas Muhammadiyah Sidoardjo, Jawa Timur, Selasa (19/9/2017).
Zulkifli mengungkapkan hal tersebut sebagai respons atas pro kontra terhadap bantuan kemanusiaan untuk Rohingya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto juga berpendapat soal bantuan ini. Dalam pernyataannya, Prabowo menganggap bantuan Indonesia untuk pengungsi Rohingya hanya pencitraan. Hal ini dikatakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu saat berorasi dalam Aksi Bela Rohingya 169, di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).
Semua rakyat Indonesia, menurut Zulkifli, seharusnya bersama-sama mendukung pemerintah agar cepat mengambil langkah dan tindakan konkret yang bisa dilakukan untuk segera menghentikan kejahatan kemanusiaan itu.
Dia menekankan, langkah pemerintah sejauh ini yang menugasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar dalam mengatasi etnis Rohingya patut diapresiasi.
Saat ini, dinilainya, Pemerintah Indonesia tinggal mengintensifkan upaya diplomasi membantu etnis Rohingya dengan mengajak negara-negara perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan dunia untuk bersama-sama membantu mengakhiri kejahatan kemanusiaan di Myanmar.
"Pengungsi di Bangladesh sudah hampir 300.000, bagaimana agar mereka bisa kembali, bagaimana rumah dan tempat tinggal mereka dibantu. Kita jangan ribut, harus sama-sama mendukung pemerintah biar sukses," kata Zulkifli.
Pernyataan yang menyebut bantuan untuk Rohingya adalah pencitraan sebelumnya juga ditepis Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menegaskan apa yang dilakukan pemerintah merupakan misi kemanusiaan yang harus diketahui masyarakat.
“Pemerintah dalam berbuat dan melakukan tindakan harus diketahui rakyat sebagai pertanggungjawaban. Memberikan bantuan juga harus diberitakan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” kata JK, di New York, Amerika Serikat, Senin (18/9/2017) seperti dikutip Antara.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
