Masuk tirto.id
tirto.id - Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengungkapkan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia. Menurut Yusril, Presiden berkali-kali menyarankan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pernyataan ini disampaikan Yusril saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (28/10/2026). Yusril menilai sistem hukum dan politik saat ini kerap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.
"Kita ini kan repotnya begini. Kita enggak suka sama korupsi, kita anti korupsi, tapi tanpa sadar kita membangun sistem yang membuka peluang terjadinya korupsi secara besar-besaran," kata Yusril kepada awak media.
Yusril kemudian membeberkan apa yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait tingginya biaya pelaksanaan Pilkada langsung yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah.
"Pak Presiden saya itu berkali-kali mengatakan, 'Sudahlah, Pilkada itu kembalikan saja kepada DPRD.' Enggak mau kan?" ungkap Yusril mengutip arahan Presiden.
Ia menjelaskan bahwa beban finansial dalam pilkada langsung sangat besar karena calon kepala daerah harus menjangkau seluruh pemilih di wilayahnya secara langsung.
"Kalau pilkada itu diserahkan kepada rakyat negeri langsung, besar sekali biaya Pilkada itu untuk nyuapin orang yang mau milih itu tadi," paparnya.
Dari sisi pengawasan dan penegakan hukum, Yusril menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD jauh lebih mudah dipantau dari potensi suap dibandingkan pemilihan langsung di tingkat kabupaten atau kota.
"Nah, kan lebih mudah ngawasi 30 anggota DPRD disogok apa enggak. Tapi kalau ngawasi orang kabupaten kan enggak sederhana," ujar Yusril.
Tingginya modal yang dikeluarkan calon kepala daerah dalam pilkada langsung pada akhirnya mendorong terjadinya praktik korupsi saat mereka menjabat demi mengembalikan modal kampanye.
"Nah, karena itu jadi bupati calonnya besar sekali biayanya. Tentu dia terpikir bagaimana dia maupun jadi bupati supaya modalnya kembali," jelasnya.
Oleh karena itu, Yusril mengajak seluruh pihak untuk membenahi dan meluruskan cara berpikir nasional dalam membangun sistem pencegahan korupsi.
"Jadi peluang kita menciptakan peluang untuk terjadinya korupsi tapi kita bilang kita anti korupsi. Jadi cara berpikir kita itu mesti diluruskan juga itu gimana caranya sistem menghambat supaya korupsi itu tidak banyak terjadi," tutup Yusril.
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Siti Fatimah
