tirto.id - Menkopolhukam Wiranto mengklaim 6.500 personel gabungan TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat, merupakan jumlah kecil dari 850 ribu keseluruhan pasukan di Indonesia.
"[Jumlah personel gabungan] yang ada di sana sekitar 6.500 orang, tidak sampai satu persen [dari seluruh pasukan di Indonesia]. Kecil," kata dia di kantor Kemenko Polhukam, Senin (9/9/2019).
Maka ia berpendapat publik jangan membingkai keberadaan aparat di sana untuk menggeruduk dan menakutkan masyarakat Papua dan Papua Barat.
Isu bahwa aparat menakuti rakyat di sana dinilainya sebagai hoaks. Menurutnya aparat di Papua dan Papua Barat bertugas untuk melindungi masyarakat dan objek vital daerah agar tidak menjadi sasaran amuk massa.
"Selain itu kehadiran mereka juga diinstruksikan untuk persuasif, edukatif, kompromi ajak masyarakat untuk tidak berdemo. Mengajak pendatang maupun masyarakat asli berdampingan seperti biasa," ucap Wiranto.
Bahkan 6.500 prajurit itu Wiranto klaim punya misi tambahan: membersihkan puing-puing akibat kerusakan yang dilakukan massa. Pembersihan itu ia anggap penting supaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa segera membangun kembali fasilitas yang rusak.
"Sudah ada instruksi presiden, segera dilakukan pembangunan kembali agar bisa berfungsi obyek-obyek penting serta fasilitas umum itu," sambung Wiranto.
Pemerintah kata dia menyiapkan Rp100 miliar untuk renovasi tersebut. Sedangkan untuk pembetulan bangunan milik perorangan, masih dipikirkan pemerintah.
Aparat TNI dan Polri masih bertahan di Papua dan Papua Barat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi. Meminimalkan potensi ancaman jadi tujuan mereka.
Tapi sejak Soeharto menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, ia melancarkan operasi khusus untuk mempengaruhi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, agar Irian Barat tidak merdeka. TNI lebih banyak ambil andil dalam 'menjaga' masyarakat di sana.
"Kalau di kampung-kampung, yang lebih kuat terasa adalah sikap represif (aparat), karena masuk dengan target yang sangat spesifik. Misalnya mengejar kelompok bersenjata atau senjata yang hilang," kata Latifah Anum Siregar, dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), ketika dihubungi Tirto, Jumat (6/9/2019).
Ia mengatakan baru dapat informasi kalau kemarin merupakan hari kelima aparat masuk kampung. "Itu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan luar biasa bagi masyarakat sipil yang beraktifitas rutin setiap hari. Lebih banyak ketakutan seperti itu," sambung dia.
Apalagi, ketika kebun atau rumah masyarakat ikut dirusak atau aparat yang menangkap warga karena stigma yang telah ada. "Stigma dari negara yang diekspresikan oleh aparat bahwa orang Papua itu separatis dan melawan negara," kata Anum.
Akibatnya, cara berhadapan dengan orang Papua, siapapun dia, diperlakukan sebagai musuh negara. Stigma seperti itu kata Anum turut membentuk perlawanan dari masyarakat Papua. Penyiksaan dan intimidasi jadi dampak vital dari keberadaan aparat.
Harusnya kata dia dialog, jadi cara pemerintah dan aparat untuk memitigasi ancaman. Namun masyarakat di dua provinsi timur Indonesia itu tidak mendapatkan hak berdialog ihwal referendum. Psikologis masyarakat merupakan satu dampak dari keberadaan aparat di sana bukan hanya dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Irwan Syambudi
