tirto.id - WhatsApp, aplikasi pesan instan milik Facebook, mulai Selasa (22/1) membatasi jumlah pesan yang diteruskan atau forward message hanya sebanyak lima kali sekaligus. Keputusan pembatasan pesan kali ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan WhatsApp pada Juli 2018 lalu. Saat itu, aplikasi yang dirintis Jan Koum tersebut sempat membatasi suatu pesan hanya bisa diteruskan hingga 20 kali.
Dasar keputusan yang diambil WhatsApp adalah bentuk pencegahan penggunaan platform ini sebagai media penyebaran berita bohong atau hoaks.
Victoria Grand, Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Komunikasi WhatsApp, mengatakan pembatasan jumlah pesan yang diteruskan dilakukan oleh para pengguna WhatsApp agar “mempersulit orang-orang yang tidak bertanggung jawab meneruskan pesan (yang mengandung misinformasi).”
Ismail Fahmi, analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, mengatakan penyebaran hoaks via WhatsApp “mudah dilakukan dan masif.”
Berbekal fitur share atau forward, pesan yang mengandung kabar bohong atau sebaliknya bisa menyebar masif. Ada banyak jenis berita bohong yang disebarkan via WhatsApp, misalnya tentang kesehatan atau kriminalitas. Jelang Pemilu seperti yang terjadi di Indonesia kali ini, kabar bohong yang disebarkan umumnya tentang politik.
“Fitur share (atau forward) membantu memudahkan penyebaran (pesan-pesan yang mengandung kebohongan atau hoaks),” tegas Fahmi kepada Tirto.
Namun, Fahmi menegaskan bahwa pesan yang berisi hoaks tak hanya terjadi di Indonesia. Hoaks, “sudah jamak di manapun di dunia. Ini jadi konsen semua pihak menguranginya.”
Sayangnya, pembatasan jumlah suatu pesan bisa diteruskan lima pesan sekaligus hanya sebatas mempersulit bukan menghapus penyebaran hoaks. Salah satu caranya, menurut Fahmi, pengguna yang tidak bertanggungjawab “bisa melakukan copy-paste” atas pesan yang mengandung kebohongan untuk disebarkan. Selain itu, Tirto sempat melakukan simulasi pengiriman pesan dengan fitur forward kepada lima tujuan secara berantai, hasilnya proses pengiriman pesan masih bisa terjadi.
Menurut klaim WhatsApp, sejak pembatasan fitur forward diberlakukan uji coba sejak Juli 2018 di India, lalu berlaku di beberapa negara, terjadi penurunan perilaku meneruskan pesan hingga 25 persen secara global.
Peran WhatsApp sebagai medium penyebaran hoaks terjadi, salah satunya, karena platform ini populer di banyak negara. Adi Putra Wardhana, dalam “Pseudi-Identity: Lifestyle’s Ecstasy Society in Whatsappization” paper yang terbit dalam “Borderless Communities & Nations WIth Borders Challenges of Globalisation,” menyebutkan populernya WhatsApp tercipta atas empat faktor.
WhatsApp dianggap efisien, komunikatif, manipulatif, dan tanpa batas. Efisien karena WhatsApp mudah dan murah. Komunikatif dan manipulatif karena WhatsApp dianggap memberikan jembatan komunikasi yang mudah bagi para penggunanya serta aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memicu kesenangan. Salah satu fitur utama WhatsApp ialah grup. Menggunakan WhatsApp, masyarakat bisa menciptakan grup yang mencakup orang-orang dengan pemikiran atau latar belakang yang sama. Siapapun pengguna WhatsApp bisa mengirim pesan ke manapun, tanpa ada halangan.
Kondisi-kondisi tersebut membuat para pengguna merasa bahwa WhatsApp sangat cukup digunakan untuk berkomunikasi. Menurut Adi, ini pada akhirnya menjadikan WhatsApp sebagai “dunia simulacra” bagi penggunanya, dunia yang menduplikasi antara nyata-maya dan kenyataan di antara keduanya menjadi abstrak. Pada akhirnya, WhatsApp pun bertransformasi bukan hanya sebagai platform komunikasi, tetapi juga informasi.
Dalam “Hoax Distribution Through Digital Platforms in Indonesia 2018,” laporan Daily Sosial atas survei yang dilakukan pada 2.032 orang di Indonesia, menyebut bahwa WhatsApp digunakan 72,93 persen responden untuk memperoleh informasi. Jumlah tersebut menempatkan WhatsApp di urutan ke-2 untuk mendapatkan informasi. Urutan pertama dan ketiga adalah Facebook (77,76 persen) dan Instagram (60,24 persen).
Membasmi hoaks atau informasi bohong di WhatsApp punya kesulitan tersendiri. Yang utama ialah digunakannya fitur end-to-end-encryption oleh WhatsApp. Menurut Fahmi, fitur tersebut disematkan untuk “menjaga privasi penggunanya agar aman berkomunikasi.” Namun, konsekuensinya, pemerintah dan WhatsApp sendiri tidak bisa mengontrol pesan apa yang berlalu-lalang di platform ini.
“WhatsApp sendiri enggak bisa melihat pesan penggunanya,” tegas Fahmi.
Penggunaan fitur end-to-end-encryption merupakan amanat pendiri WhatsApp, Jan Koum. Katanya, “idenya sederhana, ketika kamu mengirim pesan, hanya orang yang dituju yang bisa membaca pesan atau orang-orang dalam satu grup yang kamu kirimkan pesan [...] Tidak ada seorangpun yang bisa mengintip pesan. Tidak penjahat siber. Tidak peretas. Tidak pula rezim ofensif. Bahkan kami pun tidak.”
Fitur end-to-end-encryption, sebagaimana dilaporkan The Guardian beberapa anggota parlemen Inggris yang mendukung pemisahan dengan Uni Eropa atau populer disebut Brexit, menggunakan WhatsApp dengan menciptakan “ERG DExEU/DIT Suppt Group” untuk saling berkoordinasi menyerang beberapa politisi Partai Konservatif seperti Philip Hammond, Gubernur Bank Inggris Mark Carney, dan beberapa hakim yang berada di posisi tetap bersama Uni Eropa.
Selain digunakan untuk saling berkomunikasi, mereka pula dapat dengan mudah mengkoordinasikan untuk saling tutup mulut.
“Ada masalah dengan jejak digital ketika (orang-orang tidak bertanggungjawab) menggunakan aplikasi pesan instan komersial yang mengaktifkan end-to-end-encryption. Ini membuat sulit menyarikan percakapan,” ucap Matt Birgess, jurnalis teknologi Wired.
Selain terbantu fitur end-to-end-encryption, penyebaran informasi sesat via WhatsApp yang sulit dicegah terbantu banyak aspek. Salah satunya, memanfaatkan kelemahan-kelemahan penggunanya.
Hani Noor, dalam paper berjudul “Women and Hoax News Processing on WhatsApp” yang terbit dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 22 pada 2017, yang meneliti penyebaran hoaks di antara wanita menyebut bahwa 57,1 persen dari respondennya akan menyebarkan kembali pesan yang diterima. Khususnya jika pesan yang diterima mengandung sesuatu yang lekat dengan kehidupan mereka. Misalnya tentang pesan yang mengandung informasi penculikan anak. Menurut informan, menyebarkan ulang informasi tentang penculikan anak dilakukan terutama untuk saling menguatkan kewaspadaan di antara sesama.
Di Indonesia, hoaks terkait penculikan anak yang menyebar via WhatsApp pernah terjadi pada 2017. Kala itu, bermula dari Cimahi, Jawa Barat, tersebar kabar berkeliarnya orang gila yang menculik anak-anak di bawah usia 10 tahun. Pihak kepolisian membantah adanya peristiwa yang kadung bergema di WhatsApp itu, terutama di kalangan ibu-ibu.
Pada akhirnya meski WhatsApp mengklaim soal pembatasan penggunaan fitur forward menyebabkan penurunan pesan berantai, tapi proses pengiriman pesan berantai masih bisa dilakukan. Kebijakan WhatsApp ini masih sebatas sedikit membatasi pesan berantai, tapi belum sampai bikin sulit penggunanya termasuk para penyebar hoaks.
Editor: Suhendra
