Wapres JK Usulkan Sistem Ganjil-Genap Saat Mudik Lebaran

tirto.id - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengusulkan cara mengurai kemacetan saat mudik Lebaran 2018 dengan menerapkan sistem ganjil-genap di jalan arteri, khususnya di jalan pantai utara (Pantura) Jawa, jalan tol di Brebes Exit (Brexit) yang sering macet parah saat musim mudik.

"Jadi saya bilang nomor ganjil genap diatur siapa masuk jalan tol dan jalan biasa. Dan motor ada batasannya melintas," ujar JK saat di Hotel Borobudur Jakarta pada Selasa (8/5/2018).

Mendengar saran itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyatakan hal itu sulit untuk dilaksanakan. "Oh, itu saya pikir tidak mudah kami laksanakan. Kami harus minta pendapat banyak pihak," ungkapnya.

Budi mengatakan, Kemenhub masih mengkaji sistem ganjil-genap kendaraan selama arus mudik untuk wilayah Bekasi, Cibubur, dan Tangerang.

"Kami akan evaluasi dulu. Kami ajak pengamat, dewan kota, apakah itu tetap bisa dilangsungkan? Nah, kalau semua pengamat ngomong dilangsungkan, berarti dia sudah ambil satu analisa bahwasanya itu dibutuhkan [sistem ganjil-genap]. Tapi, kalau kami diskusi hasilnya tidak butuh, ya selama Lebaran tidak ada sistem ganjil genap [di tiga wilayah tersebut]," kata Budi.

Menhub menegaskan, pihaknya pun telah melakukan kajian dan konsolidasi sejak Januari dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan , dan Polri, serta pihak terkait lainnya.

"Tahun lalu Alhamdulillah berkat dukungan Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, mudik itu berjalan baik. Untuk itu, saya mendapatkan perintah dari Presiden [Joko Widodo] kalau mudik tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Dengan berbagai stakeholder mengumpulkan apa-apa yamg mesti dipersiapkan," ucapnya.

Budi mengatakan, rata-rata umat muslim akan mudik 2-3 hari menjelang Lebaran. Sehingga ia mengimbau masyarakat mudik 5-7 hari sebelum hari H karena cuti bersama sudah diperpanjang.

"Kan toh sudah dapat THR [Tunjangan Hari Raya], anak-anak sekolah sudah libur. Oleh karena itu, seperti dikatakan Wapres tadi kalau ada 10 juta orang waktu yang sama di tempat yang sama, pasti ada masalah," ujarnya.

Selain adanya perpanjangan cuti bersama, Menhub juga berupaya mengoptimalkan penggunaan transportasi umum. Misalnya, pesawat yang pertumbuhan tahun lalu mencapai 8,4 persen, cukup baik.

"Tahun ini kami mendorong untuk tumbuh besar karena dia ambil porsi relatif lebih besar dibanding yang lain. Dengan menambah slot, menggunakan pesawat berbadan lebar untuk tujuan-tujuan tertentu, operasi bandara sampai jam 12 malam," terangnya.

Menhub Sarankan Pemudik Tidak Naik Motor

Budi juga menyarankan para pemudik agar tidak menggunakan motor karena rentan mengalami kecelakaan. "Oleh karena itu, saya menganjurkan jangan naik motor. Naiklah bus, naiklah kereta api, kapal, atau pesawat," kata dia mengimbau.

Pemerintah juga menggalakkan ramp check terhadap semua moda angkutan, termasuk pesawat, kereta api, kapal laut.

"Lakukanlah ramp check terhadap angkutan-angkutan umum, khususnya truk dan bus. Jadi, sekarang saya minta Dishub (Dinas Perhubungan), Kapolres melakukan ramp check dan itu nanti ada labelnya pada saat dilakukan Lebaran, kami akan umumkan. Bagi truk dan bus yang tidak ada ramp check-nya dilarang beroperasi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengidentifikasi kelayakan prasarana atau jalan. Kemenhub telah melakukan survei di sejumlah jalan nasional. Ia menilai jalan Jakarta-Surabaya merupakan salah satu jalan arteri yang cukup bagus untuk dilalui kendaraan umum.

"Kami (Kemenhub) melakukan touring Jakarta-Surabaya, hasilnya bagus. Artinya apa? Yang disampaikan Pak Wapres itu benar, pikiran orang hanya dengan jalan tol itu tidak benar, gunakan lah juga jalan nasional, jalur selatan," tutur Budi.

Hal lain yang dapat memicu kemacetan adalah adanya pasar tumpah dan terbatasnya pom bensin. Terkait pasar tumpah ia berharap para Gubernur dapat mengkondisikannya, terutama Gubernur wilayah Jawa Tengah yang menjadi tujuan mayoritas para pemudik.

"Kalau tahun lalu Gubernur Jawa Timur keren banget, dia bisa menyelesaikan. Sekarang ini kami minta juga Gubernur Jawa Tengah untuk membereskan pasar tumpah itu, kalau semua itu memenuhi jalan, maka akan tambah membatasi gerak angkutan berat pada waktu-waktu tertentu akan selesai dengan baik," ungkap Menteri Budi.