tirto.id - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan rencana buyback saham perusahaan plat merah akan dilakukan sesuai keadaan likuiditas perusahaan masing-masing.
Ia menyebutkan dari total dana Rp8 triliun yang perlu disediakan sejumlah BUMN tak akan dipaksakan bagi yang keuangannya cukup seret.
“Dana Rp8 triliun tergantung likuditas masing-masing. Secara umum kalau perbankan lebih besar dananya. Konstruksi seperti ADHI ya mungkin masuk,” ucap Kartika kepada wartawan saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/3/2020).
Kartika menyebut pemerintah memahami betul kondisi keuangan yang dialami oleh perusahaan plat merah. Ia memastikan tak akan menyamakan kondisi keuangan BUMN perbankan yang relatif lebih moncer dengan BUMN konstruksi yang belakangan sudah relatif terbebani.
Adapun totalnya terdapat 12 perusahaan plat merah yang diminta melakukan buyback. Dari sektor perbankan, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Dari sektor konstruksi ada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Lalu dari pertambangan ada PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.
Di samping itu, Kartika juga memastikan kalau rencana buyback ini tidak dilakukan secara gelondongan, tetapi akan mempertimbangkan situasi terkini.
“Kita taktis lah enggak akan gelontor sekaligus tapi kita liat situasi. Mungkin akan cukup lama. Jadi mereka sediakan dana tapi tergantung perubahan fundamental,” ucap Kartika.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
