Menuju konten utama

Wakil Ketua Komisi IV DPR: Saya Sejak Awal Tak Setuju Ekspor Benur

Dedi Mulyadi menyesalkan dan prihatin atas OTT Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK.

Wakil Ketua Komisi IV DPR: Saya Sejak Awal Tak Setuju Ekspor Benur
Dedi Mulyadi. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

tirto.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan sejak awal tidak setuju dengan ekspor benih lobster untuk kepentingan menjaga ekosistem laut.

Hal itu disampaikan Dedi merespons penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK atas dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.

"Saya secara pribadi dan sebagai Wakil Ketua Komisi IV, jauh-jauh hari sudah menolak ekspor benih lobster," kata Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon kepada Antara, di Karawang, Rabu (25/11/2020),

Alasan penolakan ekspor benih lobster, kata Dedi, karena benih lobster itu merupakan ekosistem laut yang harus dijaga keberadaan dan kesinambungannya.

Ada beberapa kabar yang menyebutkan kalau benih lobster di laut Indonesia mencapai miliaran ekor. Namun bagi dia, berapa pun jumlahnya itu tidak penting. Hal terpenting ialah menjaga kesinambungan ekosistem benih lobster.

"Karena kalau benih lobster sudah dewasa, nelayan bisa menangkapnya dengan murah dan bisa menjualnya dengan mahal," ujarnya.

Alasan lainnya, lanjut Dedi, negara tujuan ekspor itu Vietnam. Sedangkan Vietnam merupakan kompetitor utama Indonesia di bidang kelautan. Negara tetangga itu memiliki teknologi yang memadai dalam budi daya benih lobster.

"Teknologi yang dimiliki itu tidak berarti kalau tidak ada suplai bahan baku dalam bentuk benih. Jadi aneh, kompetitor kok disuplai bahan bakunya," ujar Dedi.

Terkait dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK pada Rabu (25/11/2020) dini hari, Dedi Mulyadi menyesalkan dan prihatin atas peristiwa itu.

"Kami berharap Pak Edhy bisa melewati masa sulit, diberi kekuatan dan ketabahan, sehingga mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi dengan baik," kata mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.

Komisi IV saat ini masih menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait kasus yang menjerat Menteri Edhy Prabowo.

"Sangkaan apa yang disangkakan kepada Pak Edhy, kami menunggu pengumuman resmi KPK," imbuhnya.

Baca juga artikel terkait OTT MENTERI KKP EDHY PRABOWO

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan