tirto.id - Selasa (21/7/2020) lalu, Presiden Joko Widodo mengundang Tim Riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Di sana, sebagaimana dinyatakan Ketua Tim Riset Kusnandi Rusmil, Jokowi meminta vaksin Corona COVID-19 cepat tersedia, "kalau bisa tiga bulan."
Kusnandi dan tim tak menyanggupinya. Tenggat itu dirasa tak masuk akal. "Kami bilang enggak bisa karena harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar," kata Kusnandi. Ia lalu menegaskan pengembangan vaksin itu ada tata caranya, "yang sudah diatur oleh WHO." Dalam proses itu semuanya "enggak boleh dicepetin," sebab "nanti hasilnya tidak baik dan malah tidak terpantau efek sampingnya dan kemudian manfaatnya."
Tim Riset FK Unpad dan Kementerian Kesehatan diajak kerja sama oleh Bio Farma Indonesia untuk mengembangkan vaksin, terutama tahap uji klinis. Uji klinis dilakukan terhadap 1.620 sampel dengan rentang usia 18-59 tahun.
Bio Farma sendiri ditunjuk Kementerian BUMN untuk bermitra dengan Sinovac Biotech Ltd, perusahaan biofarmasi asal Cina, untuk memproduksi vaksin.
Selain Bio Farma, ada juga kandidat vaksin lain yang dibuat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Sama seperti FK Unpad, LIPI juga mengatakan tak mungkin vaksin tersedia dalam waktu dekat. "Sangat mungkin mundur dari target awal 2021, itu pasti. Perlu waktu lebih lama karena baru di tahapan awal," kata biosafety officer sekaligus peneliti LIPI Ratih Asmana Ningrum, dalam pertemuan online yang diselenggarakan kantornya, Selasa (28/7/2020) lalu.
"Saya juga tidak berani menjanjikan peluang keberhasilannya berapa. Kita tidak dapat mengklaim apa pun sebelum menguji," tambah Ratih. Ia hanya menjanjikan vaksin yang dikembangkan LIPI akan berbentuk semprot, bukan injeksi.
Rekor: 4 Tahun
Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Wien Kusharyoto juga menegaskan "lazimnya pengembangan vaksin membutuhkan waktu lama." Sejauh ini, rekor tercepat itu pengembangan vaksin campak yang ditemukan awal 1960an. "Untuk pengembangan sampai kemudian dapat diaplikasikan atau dipasarkan itu butuh waktu empat tahun," katanya.
Menurutnya waktu pengembangan vaksin Corona kurang lebih akan sama, sebab keduanya sama-sama menyerang saluran pernapasan.
Pengembangan vaksin terdiri dari beberapa tahapan, jelas Wien. Pertama, tahap pra-klinis. Dalam tahap ini obat diujicobakan kepada hewan. Setelah itu baru diajukan untuk mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kemudian lanjut ke fase klinis tahap 1. Pada fase ini vaksin diuji kepada sedikit orang, tahap 2 kepada ratusan, dan tahap 3 ribuan bahkan lebih. Biasanya pada tahap ini industri mulai melakukan persiapan produksi.
Namun untuk vaksin Corona ada kecenderungan semuanya dipercepat, dan pada akhirnya tahapan-tahapan di atas jadi tumpang tindih, meski tetap saja tidak bakal bisa tiga bulan selesai.
Ia mencontohkan, uji pra-klinis dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan uji klinis. "Kemudian juga itu digabungkan uji klinis tahap 1 dan tahap 2."
Padahal, setiap tahapan uji ini tujuannya berbeda-beda. Tahap 1 untuk melihat keamanan vaksin, tahap 2 untuk untuk melihat respons vaksin--apakah antibodi dapat diperoleh, sementara tahap 3 untuk mengetahui efektivitasnya.
Kalau sudah teruji, maka harus disiapkan produksinya. Tahap ini juga memiliki kerumitan tersendiri.
Dalam kasus Bio Farma, karena vaksin harus disuntik dua kali, setidaknya mereka harus menyediakan 500 juta vaksin untuk semua orang Indonesia. Meski SDM dan teknologi mereka unggul, memenuhi kebutuhan sebanyak itu tetap tidak gampang. Menurutnya tidak mungkin Bio Farma dapat langsung memproduksinya sekaligus dalam setahun. Produksi itu tentu akan dilakukan bertahap dan konsekuensinya tidak seluruh orang akan langsung mendapatkan vaksin.
Tidak Bisa Hanya Menunggu
Konsultan Independen Genetik Molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, memperkirakan paling cepat vaksin Corona akan tersedia 1,5 sampai 2 tahun lagi. "Jelas tidak bisa pengembangan vaksin dipercepat hanya beberapa bulan," katanya kepada reporter Tirto, Selasa (28/7/2020).
Karena masih lama, ia meminta pemerintah tidak sekadar menunggu. "Harus mengetatkan protokol kesehatan, surveilan, menguatkan infrastruktur kesehatan. Sanksi keras terhadap pelanggar protokol kesehatan tanpa pandang bulu," ujarnya.
Pemerintah juga harus memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat, terutama yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
Terakhir, pemerintah perlu bekerja ekstra memberikan pengertian ke masyarakat. Pemerintah, kata dia, harus dapat melawan semua narasi keliru tentang COVID-19. Jangan sampai ada anggapan virus ini tak berbahaya, atau tidak semengerikan yang diberitakan media massa sebagaimana yang pernah diungkapkan seorang artis.
"Transparansi data dan juga visualisasi juga harus kuat, bahwa pemerintah sedang melakukan kerja keras," katanya mengakhiri.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Rio Apinino
