Vaksin Booster Bakal Berbayar dan Gratis, Menyasar 87 juta Warga

Presiden Joko Widodo meminta Airlangga untuk menyelesaikan polemik vaksin booster atau vaksin ketiga pekan depan.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 27 Sep 2021 19:43 WIB,

Diperbarui 28 Sep 2021 09:34 WIB

Waktu baca ±2 menit

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) dan Gubernur Banten Wahidin Halim (ketiga kiri) meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 untuk pelajar di SMA Negeri 4 Serang, di Kasemen, Serang, Banten, Selasa (21/9/2021). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.

tirto.id - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan vaksin booster atau vaksin ketiga akan diberikan setidaknya kepada 87,4 juta orang. Namun tidak semuanya gratis. Sebagian warga harus membayarnya.

"Bapak Presiden memberikan arahan bahwa ini akan dikalkulasi secara lebih detail. Tentunya ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga dan ini akan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat yang divaksin, apakah itu 50 atau 60 persen. Ini akan didorong. Sedangkan sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar. Dari segi harga vaksin dan yang lain akan dimatangkan kembali dan ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa," kata Airlangga, Senin (27/9/2021).

Presiden Jokowi, kata Airlangga, telah memberikan arahan terkait vaksin booster. Selama ini, vaksin booster menjadi polemik. Sebab, hanya diperuntuhkan untuk tenaga kesehatan, tetapi non-nakes sudah dapat. Selain itu, vaksin booster terkait komersialisasi yang ditentang sejumlah kelompok masyarakat.

Presiden Jokowi kemudian menargetkan polemik vaksinasi booster diselesaikan pada pekan depan.

"Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan vaksinasi booster yang di mana diharapkan bisa diselesaikan dalam minggu depan," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, pengadaan vaksin booster akan menyasar populasi 87,4 juta jiwa dengan kebutuhan 97,1 juta dosis. Pengadaan akan berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun berbasis Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Di sisi lain, pemerintah juga mengkalkulasi sekitar 4,4 juta warga usia umur 12 tahun akan divaksinasi dengan estimasi vaksin 9,9 juta dosis.

Kemudian vaksin yang berbasis iuran berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 27,2 juta atau 30,2 juta. Ia pun mengatakan total sekitar 137,2 juta orang khusus untuk vaksin program.

Airlangga pun mengaku, Jokowi ingin ada kalkulasi lebih detail kebutuhan vaksin booster demi mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia.