Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$427,2 M di Februari 2025

tirto.id - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada pada 2025 mengalami penurunan. Pada Februari 2025, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$427,2 miliar, atau menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada Januari 2025 sebesar US$427,9 miliar.

Apabila dilihat secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,7 persen (year-on-year/yoy), yang mana melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3 persen pada Januari 2025.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan, perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta.

“Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” ungkap Denny dalam keterangan resmi, Kamis (17/4/2025).

Denny juga membeberkan bahwa BI melaporkan adanya penurunan pada posisi ULN pemerintah. Pada Februari 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$204,7 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar US$204,8 miliar.

Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,3 persen (yoy). Denny menilai perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut dipengaruhi terutama oleh perpindahan penempatan dana investor non residen dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudent dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Denny mengatakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8%); Jasa Pendidikan (16,6%); Konstruksi (12,1%); Transportasi dan Pergudangan (8,7%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2%).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” sebutnya.

Kemudian, ULN swasta tercatat melanjutkan pertumbuhan yang terkontraksi. Posisi ULN swasta pada Februari 2025, kata Denny, tercatat stabil pada kisaran USD194,8 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).

Denny menjelaskan perkembangan ULN swasta tersebut bersumber baik dari lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan bukan lembaga keuangan (non-financial corporations), yang ​masing-masing terkontraksi sebesar 2,2 persen (yoy) dan 1,5 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.

Kemudian, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,2 persen pada Februari 2025, dari 30,3 persen pada Januari 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,7 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Denny memastikan BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Denny.