tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kaum perempuan dapat memainkan peran lebih besar di massa mendatang.
Menurut dia, momentum Hari Ibu yang bertepatan dengan kongres perempuan Indonesia 89 tahun lalu, harus menjadi pemantik pergerakan perempuan Indonesia dalam mencapai kesetaraan.
"Jadi hari Ibunya itu punya nuansa pergerakan, bukan semata-mata ibunya anak-anak yang secara biologis, tapi kebangkitan perempuan," kata dia di Balaikota, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/12/2017).
Sayangnya, harapan yang disampaikan Anies tersebut tidak tercermin dari kebijakan yang diambilnya dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018.
Berdasarkan dokumen yang diunggah dalam apbd.jakarta.go.id, pada APBD DKI 2018, anggaran kegiatan untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak justru akan turun dari Rp4,181 miliar menjadi Rp3,934 miliar.
Dari total anggaran tersebut, kegiatan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh kaum perempuan hanya dianggarkan sebesar Rp191,2 juta, yakni dalam program Penanganan kekerasan terhadap perempuan.
Sementara kebijakan menyangkut perempuan lainnya, disalurkan melalui dukungan dana berupa hibah dan bantuan ke sejumlah organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang totalnya mencapai Rp920 juta.
Untuk dana hibah, disalurkan kepada Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp550 juta, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1,2 miliar.
Sementara dana untuk bantuan sosial, digelontorkan ke Organisasi Sosial KemasyarakatanWanita Veteran DKI Jakarta sebesar Rp100 juta, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Wirawati Catur Panca (Wanita Pejuang 45) sebesar Rp150 juta.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom