Turki Sebut Austria "Ibukota Rasisme Radikal"

tirto.id - Setelah sebelumnya Kanselir Austria Christian Kern menyarankan diakhirinya pembicaraan mengenai keanggotaan Turki di Uni Eropa, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyebut Austria sebagai "ibu kota rasisme radikal" pada Jumat (5/8/2016).

Cavusoglu mengatakan dalam wawancara dengan TGRT Haber bahwa komentar-komentar Kern, yang sebagian dipicu oleh penumpasan para tersangka pelaku kudeta yang gagal bulan lalu sebagai komentar yang "kotor."

"Kanselir Austria sebaiknya melihat negerinya sendiri terlebih dahulu. Satu di antaranya ialah musuh hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai rasisme dan hari ini Austria merupakan ibu kota rasisme radikal," kata dia.

Kern sebelumnya menyatakan pada Rabu bahwa ia akan memulai pembahasan di antara para kepala pemerintahan Eropa untuk meninggalkan pembicaraan dengan Turki, seraya menyebut Turki sedang mengalami defisit demokrasi dan ekonomi.

Komentar-komentar Cavusoglu segera menarik reaksi dari Wina. Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz menghimbau Ankara agar mengeluarkan kata-kata dan sikap yang moderat.

Partai Demokrat Sosial pimpinan Kern sendiri diketahui mendapat tekanan dari mitra-mitra dalam koalisi konservatif dan Partai Kebebasan beraliran kanan, yang dalam jajak pendapat baru-baru ini menarik 35 persen suara atas platform anti imigran dan Islam.

Para pemimpin Eropa telah mengeluarkan keprihatinan terhadap aksi penumpasan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan atas tersangka para pembangkang setelah sebuah usaha kudeta yang gagal pada bulan lalu, dengan memperkenalkan kembali gagasannya memberlakukan hukuman mati di Turk yang kemudian menjadi sebuah "garis merah" bagi Turki untuk masuk ke dalam keanggotaan EU.

Ketegangan-ketegangan antara Austria dan Turki sendiri meningkat sejak bulan lalu. Austria memanggil duta besar Turki pada 21 Juli untuk menjelaskan hubungan Ankara dengan unjuk-unjuk rasa di negara itu sebagai dukungan bagi Erdogan.

Turki sejauh ini telah setuju dengan perjanjian menghentikan migrasi ilegal ke Eropa melalui pantai-pantainya. Sebagai gantinya Ankara memperoleh bantuan finansial dan perjalanan bebas visa ke banyak negara anggota blok itu dan percepatan pembicaraan atas keanggotaannya.

Tetapi Ankara mengeluhkan Eropa tidak berbuat sesuai persetujuan, sebuah sikap yang Cavusoglu sampaikan kembali pada Jumat kemarin.

"Kalau sudah ada persetujuan, masing-masing pihak akan melaksanakan ini atau keduanya mengesampingkannya. Tak ada langkah mundur dari ini," kata dia.