tirto.id - Pemerintah RI berencana melaksanakan program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat di tanah air dengan skema bebas biaya alias gratis. Presiden Joko Widodo sudah menyatakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia direncanakan mulai berlangsung pada Januari 2021.
Saat ini sejumlah persiapan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mematangkan infrastruktur program vaksinasi Covid-19. Selain itu, pemerintah masih menunggu penerbitan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
BPOM mengevaluasi hasil uji klinis terhadap vaksin buatan Sinovac guna memastikan khasiat serta keamanannya, sebelum menerbitkan EUA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sedang mengkaji aspek kehalalan vaksin tersebut.
Rencana pemerintah untuk menggelar program vaksinasi Covid-19 dengan skema gratis didasari oleh alasan khusus. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito telah mengatakan vaksinasi gratis diharapkan mendorong kesukarelaan masyarakat menjalani imunisasi.
Menurut Wiku, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia atau setidaknya 182 juta jiwa bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis. Dengan cakupan vaksinasi sebesar itu, kata Wiku, pemerintah berharap herd immunity atau kekebalan komunitas dapat tercapai.
"Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan komunitas [terhadap Covid-19] dapat dicapai dengan lebih cepat," terang Wiku pada 17 Desember 2020, dikutip dari situs resmi Satgas Covid-19.
Wiku menjelaskan program vaksinasi gratis juga menjadi komitmen pemerintah untuk membuka akses terhadap vaksin Covid-19, seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.
Pemerintah, kata Wiku, menjamin bahwa vaksin yang nantinya didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat dipastikan aman, dengan dibuktikan oleh penerbitan EUA dari BPOM, serta sertifikasi halal MUI.
Meskipun vaksinasi Covid-19 diharapkan bisa menciptakan kekebalan komunitas di Indonesia, Wiku mengingatkan, masyarakat di tanah air perlu tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Ini karena pelaksanaan protokol kesehatan merupakan cara ampuh dalam mencegah penularan Covid-19. Bahkan, saat vaksinasi Covid-19 dijalankan, protokol kesehatan tetap penting dipatuhi oleh masyarakat, terutama 3M: memakai masker; mencuci tangan; menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.
Langkah Menkes Baru Persiapkan Vaksinasi Covid-19
Persiapan vaksinasi Covid-19 menyita pula perhatian Menteri Kesehatan yang baru dilantik pada 23 Desember 2020, yakni Budi Gunadi Sadikin.
Bersama Wakil Menteri Kesehatan yang juga baru dilantik Dante Saksono Harbuwono, Budi sudah langsung memimpin rapat Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) dengan pejabat eselon I dan II, tidak lama usai resmi memimpin Kementerian Kesehatan.
Saat membuka rapat tersebut, Budi menegaskan, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, tugas pertama yang harus segera dilaksanakannya adalah mempersiapkan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
"Target jangka pendek, untuk segera dilakukan vaksinasi COVID-19," kata Budi, dikutip dari siaran resmi laman Kemenkes yang dirilis pada Rabu (23/12/2020).
Budi pun menegaskan bahwa program vaksinasi Covid-19 harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sekaligus didasari persiapan yang matang.
Menurut Budi, sejumlah hal yang harus menjadi perhatian Kemenkes adalah ketersediaan vaksin Covid-19, kesiapan sarana dan prasarana, SDM yang bertugas, strategi distribusi, serta proses vaksinasi. Dia mengaku ingin memastikan sejumlah hal itu sudah siap sebelum vaksinasi Covid-19 dijalankan.
Budi mengaku berencana mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dengan seluruh pihak yang terkait dengan program vaksinasi, termasuk di daerah. Upaya ini menurut dia penting untuk dilakukan guna menyamakan pemahaman, mengidentifikasi masalah, dan penguatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Maka itu, Budi sudah mengagendakan pertemuan dengan asosiasi puskesmas, rumah sakit, serta dinas-dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota untuk membahas persiapan vaksinasi.
----------------
Artikel ini diterbitkan atas kerja sama Tirto.id dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Editor: Agung DH
