tirto.id - Tokoh adat Papua Agustinus Donald Ohee mengajak masyarakat Papua, khususnya para kepala suku, agar bersatu demi menerapkan tiga pilar pembangunan di bumi Cenderawasih. Hal ini, menurutnya, diperlukan untuk menindaklanjuti keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun daerah tersebut.
Hal itu diungkapkan Agustinus menyusul keseriusan Presiden Joko Widodo dalam mempercepat pembangunan Papua di berbagai sektor. “Dalam kunjungan Presiden Jokowi beberapa hari, terlihat jelas betapa besar perhatiannya kepada masyarakat Papua, salah satunya bangun pasar untuk mama-mama,” kata Ketua Badan Musyarawarah Tujuh Wilayah Adat Papua, Agustinus Donald Ohee ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Senin (2/5/2016).
Menurut Agustinus, sikap dan perhatian Presiden Jokowi harus disambut dengan semangat dan kerja keras, sebab sudah saatnya masyarakat adat Papua bergerak, berperan aktif, tidak lagi berpangku tangan.
“Masyarakat Adat terutama para kepala-kepala suku di seluruh tanah Papua, kami serukan agar saatnya bersatu dan bergandeng tangan. Tiga pilar pembangunan di Papua itu harus sejalan, adat, agama dan pemerintah adalah tiga pilar pembangunan di tanah Papua,” kata dia.
Badan musyawarah tujuh wilayah adat Papua, kata Agustinus, akan terus berkoordinasi dan mendorong kepada pemerintah dan agama untuk untuk bersama-sama saling mendukung. “Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri harus bersama-sama saling mendukung, karena pembangunan mau dibangun di mana ya di atas tanah, tanahnya milik siapa? Tanahnya milik adat, makanya semua harus bersinergi,” ujarnya.
Agustinus menambahkan. “Ada program kerja yang akan kami buat untuk mendukung kemitraan dengan pemerintah maupun agama. Kalau kemitraan tiga pilar ini kuat dan bersinergi dengan baik kami yakin percepatan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah akan terwujud sesuai target dan masyarakat Papua akan cepat sejahtera.”
Selama ini, kata dia, peran tiga pilar kurang bersinergi dengan baik sehingga terjadi kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara tiga pilar ini akhirnya terjadi turbulensi kepentingan yang berakibat pada bentrokan dan pemblokadean dari pihak adat.
“Ini menjadi penghambat jalannya pembangunan. Ketika terjadi masalah ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan, sehingga tidak heran persoalan ganti rugi tanah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat malah terkatung-katung bisa berbulan-bulan bahkan sampai setahun padahal anggarannya tersedia,” kata dia.
Masalah ini, lanjut dia, sering dipersulit bukan dipermudah, dan diduga ada mafianya sehingga presiden, gubernur dan para bupati/wali kota harus melihat dengan dua mata.
Hingga kini di Papua ada mafia tanah, mafia kayu, mafia BBM dan ada juga mafia ikan. Adat yang dulu tertib dan sakral sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat Papua sekarang mulai kehilangan nilai, katanya.
“Ini persoalan-persoalan yang kurang mendapat perhatian, kami akan terus memohon keseriusan dan perhatian pemerintah khususnya kepada pemerintah jika serius ingin bangun Papua jangan cuma resmikan proyeknya,tetapi juga membasmi para mafia yang bergentayangan di Papua. Mereka sering menyusahkan rakyat dan masyarakat adat,” kata dia.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
