tirto.id - Presiden Joko Widodo tak mudah terlena dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut indeks inklusi keuangan—kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan—Indonesia ada di angka 76,19%. Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
“Inklusi jasa keuangan secara umum selama 9 tahun OJK, ada perkembangan data yang menunjukkan baik literasi dan inklusi keuangan mengalami peningkatan," kata Eko Listyanto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, pada webinar bertajuk Menakar 9 Tahun Peran OJK dalam Menjaga Inklusi Jasa Keuangan Indonesia sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Meski demikian, pada 7 Desember 2020, Jokowi tetap menandatangani peraturan presiden terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) agar persentase indeks inklusi keuangan semakin meningkat di kemudian hari.
Peraturan tersebut dibuat guna memicu terjadinya sinergi antar lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta lembaga lain yang mampu mendukung program sustainable development goals di Indonesia.
Hal yang jadi target SNKI adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri.
Untuk memastikan agar target tercapai, pemerintah juga membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang diketuai Jokowi dan dibantu Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai wakil ketua harian.
Tugas dewan ini di antaranya mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNK. Konkretnya, dewan akan menyusun kebijakan terkait inklusi keuangan, menyinergikan rencana pembagunan seluruh lini pemerintahan, dan melakukan penyesuaian kebijakan dalam ranah pemerintahan daerah.
Satu lembaga yang memegang peran besar dalam mewujudkan target inklusi keuangan di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sejak akhir tahun lalu, OJK membentuk dua ratusan tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Jokowi berharap agar tim tersebut sanggup bersikap aktif bahkan agresif demi meningkatkan literasi keuangan, mendorong kelompok usaha, melakukan penguatan infrastruktur, juga meningkatkan inklusi keuangan di daerah yang belum terliterasi.
Salah satu program yang digagas OJK adalah pengembangan ekosistem berbasis digital.
Peran Platform Digital dalam Wujudkan Inklusi Keuangan
Namun, mustahil rasanya bila OJK hanya jadi satu-satunya lembaga yang memegang tanggungjawab besar terkait peningkatan indeks inklusi keuangan. Agar Indonesia setidaknya bisa mendekati negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, setiap pihak penyedia produk atau layanan keuangan harus turut terlibat dalam mensolidkan wacana inklusi keuangan.
Perusahaan teknologi Grab, telah mengambil inisiatif yang bisa membantu peningkatan akses layanan dan produk keuangan bagi 275 juta warga Indonesia dengan mudah.
Penyedia layanan teknologi berbasi aplikasi ini memahami bahwa pihak yang masih jarang tersentuh literasi keuangan adalah mereka yang ada pada level akar rumput. Oleh karena itu, Grab memaksimalkan kerjasama dengan mitra pengusaha warung dan pedagang konvensional lain yang belum mengenal atau bahkan memiliki produk perbankan semisal akun di bank.
“Awalnya kami fokus memberdayakan pemilik warung dengan memungkinkan mereka untuk membeli barang lewat aplikasi dan kami juga menyediakan produk digital lain,” kata Anandhita Kasetra, Direktur Strategi Teknologi Finansial Grab Indonesia.
Anandhita bilang, sejak 2017, Grab sudah mengembangkan usaha pada ranah teknologi finansial melalui layanan GrabKios. Saat ini, tujuan Grab adalah menjangkau semakin banyak daerah di Indonesia. Dia menyadari bahwa jalan untuk merealisasi tujuan tersebut tidak mudah mengingat populasi masyarakat Indonesia yang begitu banyak dan beragam.
Namun, Anandhita percaya bahwa dengan fokus memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, tantangan tersebut bisa dihadapi.
Grab menghadirkan GrabKios yang memungkinkan para pemilik warung untuk melakukan dan melayani permintaan transaksi keuangan digital semisal mentransfer dan menyetor uang ke seluruh bank, membayar asuransi BPJS, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pembayaran listrik, penambahan saldo untuk mitra Grab, dan pembelian asuransi.
“Saat ini, jutaan agen GrabKios yang ada di lebih dari 500 kota di Indonesia membantu masyarakat yang belum tersentuh akses perbankan agar mereka bisa menikmati layanan finansial,” kata Anandhita.
Menurut Anandhita, layanan GrabKios tersedia pula di pasar tradisional. Ketersediaan GrabKios di lingkungan sekitar masyarakat bertujuan agar warga bisa menikmati layanan keuangan kapanpun dibutuhkan.
GrabKios juga tercipta bagi para penyandang disabilitas. Pada 2020, Grab bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Konekin untuk memberi pelatihan kepadan para penyandang disabilitas agar mereka bisa menjadi agen GrabKios.
“Program ini adalah bagian dari komitmen kami untuk jadi platform yang inklusif,” lanjut Anandhita yang berharap agar para penyandang disabilitas bisa bertahan hidup lewat program GrabKios.
Produk Lain untuk Tingkatkan Inklusi Finansial
Inisiatif lain yang juga digagas Grab adalah asuransi yang menangani penyakit kritis. Layanan asuransi ini akan memberi uang pertanggungan sekitar Rp100 juta kepada pengguna dengan pembayaran premi bulanan yang dimulai dari Rp20.000.
Di samping itu ada pula asuransi rawat inap dengan uang pertanggungan Rp150.000 sampai Rp250.000 per hari dan total uang pertanggungan senilai Rp29 juta bila pengguna membayar premi Rp9.900 per bulan.
Langkah penting yang juga akan dilakukan Grab dalam rangka menjaga inklusi keuangan di Indonesia adalah berinvestasi di LinkAja dan melakukan kerjasama lebih erat dengan OVO serta perusahaan finansial lain.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Grab bisa membuat seluruh rakyat Indonesia bisa mengakses produk dan layanan keuangan tanpa terkecuali. Semuanya bisa dilakukan lewat platform digital yang inklusif bagi pengguna dan juga mitra.
(JEDA)
Penulis: Tim Media Servis
