tirto.id - Direktur Populi Center Usep Achyar menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra sama-sama di posisi terkunci dalam penentuan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Hal ini yang lantas membuat proses pemilihan sosok pengganti Sandiaga Uno berjalan alot dan cenderung jalan di tempat.
“Kalau PKS tidak diberi [posisi tersebut], mereka tidak akan bekerja di Pilpres 2019. Jadi tak heran kalau Partai Gerindra seakan terus mengulur sampai mungkin semuanya sudah bekerja untuk Pilpres,” kata Usep kepada Tirto pada Jumat (4/1/2019) pagi.
Menurut Usep, penentuan sosok calon wakil gubernur ini sarat dengan kepentingan politik di tingkat elite PKS dan Partai Gerindra. Tarik ulur yang terjadi pun dianggap sebagai cerminan bahwa kepentingan calon wakil gubernur lebih mengarah pada lobi-lobi politik, sehingga tidak sekadar menentukan sosok yang tepat di mata masyarakat.
“Padahal sebetulnya kepentingan publik itu lebih utama. Jangan terus mengulur-ulur, meskipun memang [aksi] saling kunci ini dalam hal kepentingan elite,” ucap Usep.
Lebih lanjut, Usep mengimbau agar kedua partai pengusung tidak berlarut-larut dalam intrik politik di internal mereka. Usep menilai penentuan calon wakil gubernur semestinya bisa lebih dari sekadar “politik dagang sapi”, yakni hanya mementingkan siapa dapat apa.
Usep juga menambahkan bahwa diajukannya Abdurrahman Suhaimi sebagai salah satu kandidat karena PKS ingin mengamankan suara di DPRD DKI Jakarta. Apabila dibandingkan dengan dua kandidat lainnya, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, nama Suhaimi memang relatif lebih dikenal di legislatif.
Kendati demikian, Usep berpendapat bahwa nama Suhaimi sebetulnya bukan termasuk orang yang populer di PKS. “Tapi di sini memang [butuh] orang yang bisa mengamankan atau melakukan lobi politik. Ini kan persoalan di elite PKS dan Partai Gerindra,” ungkap Usep.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
