Menuju konten utama
Debat Pilkada DKI Jakarta 2017

Tanggapi Sylvi, Ahok Lebih Mumpuni Soal Diskresi KLB

Ahok menanggapi pertanyaan dari pasangan calon nomor urut satu Sylviana Murni mengenai diskresi tentang Koefisien Luas Bangunan (KLB) bahwa dia punya pengalaman soal hal ini sejak menjadi anggota DPR.

Tanggapi Sylvi, Ahok Lebih Mumpuni Soal Diskresi KLB
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (kiri)-Djarot Saiful Hidayat (kanan) bersiap mengikuti Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id - Di segmen keempat Debat Cagub DKI Jakarta 2017 II, masing-masing pasangan calon saling mengajukan pertanyaan ke calon lain dan bisa ditanggapi. Pertama, Agus-Sylvi bertanya ke Ahok-Djarot soal diskresi, salah satunya terkait Koefisien Luas Bangunan (KLB).

"Apakah prinsip seperti ini bertentangan terhadap birokrasi yang akuntabel dan bertanggungjawab," tanya Agus.

Menanggapi hal tersebut, Ahok menjelaskan bahwa dia punya pengalaman sebagai anggota DPR Komisi II yang menyusun aturan tentang diskresi. Dia menyebut ada aturan soal Koefisien Luas Bangunan (KLB).

"Kalau dilintasi transportasi publik berbasis rel, maka koefisien luas bangunan boleh ditinggikan. Kalau tidak, tidak boleh dinaikkan. Kalau yang saya lakukan tetap sesuai good governance," jelas Ahok.

Dia mencontohkan proses pembangunan simpang susun Semanggi. Koefisien luas bangunan ini pun masuk ke APBD. "Ini sangat jelas, berdasarkan one man show," ungkapnya.

Sylvi lalu menanggapi. Dia mengaku paham betul soal keuangan negara bahwa semua pemasukan harus masuk ke APBD dan dilaporkan ke DPRD.

"Soal keuangan negara ada UU-nya. Harus ada kesepakatan antara gubernur dan DPRD. Zaman bapak (Ahok) mana ada komunikasi kan gak ada harmoni. Yang pertama adalah harmonisasi. Ini non budgeter. Ini harus dipertanggungjawabkan dan DPRD tahu. DPRD harus mengetahui soal ini, bukan one man show," kata Sylvi.

Menanggapi Sylvi, Ahok menyebut ada yang lucu. Dia menjelaskan bahwa koefisien luas bangunan adalah kerelaan dari perusahaan. Bantuan yang diterima pun berupa barang.

"Bu Sylvi mungkin salah satu yang tidak mempelajari UU keuangan dengan berbasis kinerja. Kadang-kadang sama-sama birokrat itu lucu. Ini barang berbeda. Saya menguasai sekali administrasi negara. Ini soal lain. Ada perjanjian kerelaan, maka baru bisa dibangun (MRT). Kalo dibilang salah, sudah ada pertemuan. Birokrat lama, saya mengerti. UU keuangan berbasis kinerja baru pada 2001. Bu Sylvi justru yang tak mempelajari dengan baik UU soal administrasi ini," jelas Ahok.

Sylviana tampak tidak puas dengan jawaban Ahok tersebut sembari mengacungkan jempol ke bawah.

Baca juga artikel terkait DEBAT PILGUB DKI 2017 atau tulisan lainnya dari Maya Saputri

tirto.id - Politik
Reporter: Maya Saputri
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri