tirto.id - Presiden Joko Widodo mengakui sulit untuk memilih menteri karena ada ratusan nama yang masuk. oleh karena itu juga meminta maaf kepada sejumlah pihak yang ter tidak terakomodasi ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Dalam pidatonya saat peresmian pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Sabtu (26/10/2019) Jokowi menjelaskan masukan sejumlah nama tokoh-tokoh calon menteri kepadanya berjumlah 300 orang.
Menurut dia, penyusunan kabinet merupakan tugas yang sulit karena dengan ratusan nama yang masuk itu ia harus menyesuaikan beragam latar belakang.
"Kita harus melihat urusan yang berkaitan dengan daerah, urusan yang berkaitan dengan suku, urusan yang berkaitan dengan agama. Semua proporsinya harus sesuai betul, yang berkaitan dengan partai, dengan profesional. Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam, karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika," kata Presiden.
Meskipun ada yang senang dengan pilihan orang-orang dalam kabinetnya, namun ia meyakini banyak pula pihak yang kecewa dengan pilihannya karena tidak terakomodir di dalam kabinet.
"Yang kecewa berarti lebih dari 266 juta orang pasti kecewa. Artinya pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa," katanya.
Oleh karena itu Jokowi meminta maaf kepada banyak pihak yang tidak terakomodir karena keterbatasan kursi menteri kabinet yang ia pimpin.
"Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya, karena sekali lagi ruangnya hanya 34," kata Jokowi.
Presiden menjelaskan terpilih atau tidak dalam demokrasi adalah hal yang lumrah. Dalam Undang-Undang Dasar, pemilihan menteri-menteri kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Tapi saya yakin Indonesia memiliki budaya luhur, Indonesia mempunyai Pancasila yang menyatukan perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga wajar. Tapi persatuan, kebersamaan adalah segala-galanya buat kita," tutur Presiden.
Presiden bersama Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno telah meresmikan pembukaan musyawarah tersebut, dan Presiden juga mendapat kartu tanda kehormatan PP.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Rio Apinino
