tirto.id - Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju impor. Salah satunya dengan mengkaji proyek-proyek yang mengandung bahan baku impor relatif besar. Setelah itu, pemerintah akan memutuskan bahan apa saja yang kemungkinan bisa diganti dengan produksi dalam negeri.
“Seperti pada proyek Pertamina dan PLN, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) akan meneliti master list terlebih dahulu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (14/8/2018).
Sri Mulyani mencatat setidaknya ada lebih dari 500 jenis komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri. Dorongan untuk menambah tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) itulah yang kemudian diharapkan mampu secara efektif menekan defisit transaksi berjalan.
Adapun defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) pada triwulan II 2018 mencapai 8 miliar dolar AS. Angka tersebut setara dengan 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).
Pemerintah mengklaim kondisi tersebut masih dalam batasan aman, namun upaya untuk menekan defisit transaksi berjalan harus terus dilakukan.
Laju impor yang tercatat lebih tinggi ketimbang ekspor menjadi faktor utama pembengkakan defisit tersebut. Impor itu tidak hanya berupa barang konsumsi, namun juga terkait bahan baku dan barang modal yang jumlahnya terus meningkat.
“Kami juga akan melihat instrumen lain, bisa dengan menaikkan PPh (Pajak Penghasilan) atau tarifnya. Itu keinginan kami agar CAD bisa dikendalikan. Tentu akan dicari komoditas dengan multiplier effect paling kecil,” jelas Sri Mulyani.
Menurut dia, upaya pemerintah untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan tidak mudah. Pasalnya kondisi perekonomian global saat ini tidak mendukung perbaikan ekonomi nasional sehingga perlu respons kebijakan yang tepat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambahkan pemerintah akan melakukan pertimbangan matang saat menyisir master list proyek dengan tingkat penggunaan bahan baku impor tinggi.
Suahasil mencontohkan pengkajian akan dilakukan terhadap proyek-proyek pada domain PLN, seperti pembangkit listrik atau turbin.
“Nanti akan disisir, kalau dilihat pembangkit listrik di Jawa mencukupi ketersediaannya, maka tidak harus sekarang kan, sehingga kita bisa mengurangi tekanan impornya,” ucap Suahasil.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
