tirto.id - Diam-diam beberapa perwira senior Angkatan Laut melakukan pergerakan pada tahun 1959. Mereka adalah para perwira yang sejak awal ikut dalam revolusi kemerdekaan. Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Yos Sudarso dari Korps Pelaut, dan Letnan Kolonel Ali Sadikin dari Korps Marinir. Mereka menuntut pergantian Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang saat itu dijabat oleh R. Soebijakto. Mereka lebih menghendaki Kolonel Raden Eddi Martadinata yang juga ikut revolusi sejak awal untuk menjadi KSAL.
“Para perwira mengatakan bahwa KSAL terlalu otoriter dan tidak memberi cukup kesempatan kepada perwiranya untuk mengembangkan prakarsa mereka,” tulis Sayidiman Suryodihardjo dalam Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya (1996:309).
Namun, tidak semua perwira Angkatan Laut sepakat dengan Yos Sudarso dan Ali Sadikin, salah satunya Raden Soepangat.
“KSAL Raden Soebijakto terkenal punya disiplin,” tulis Sukono dalam Dan Toch Maar: Apa Boleh Buat, Maju Terus! (2009:475).
Menurut Soepangat, yang tidak menyukai Soebijakto di antaranya adalah para perwira yang turun pangkat karena rasionalisasi. Masa lalu Soebijakto pun diungkit. Ia dinilai baru ikut revolusi kemerdekaan di Yogyakarta pada 1948 sehingga tidak dianggap sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
Kehendak kelompok Yos Sudarso dan Ali Sadikin ini oleh Soepangat disebut sebagai Gerakan 1959. Ia menambahkan, tanpa sepengetahuan apalagi izin KSAL, Yos Sudarso menemui Presiden Sukarno.
Meski pada awalnya tak langsung percaya pada laporan Yos Sudarno, namun setelah perwira itu kembali ke Surabaya, Sukarno akhirnya menyetujui pergantian KSAL. Kolonel Raden Eddi Martadinata menjadi pimpinan Angkatan Laut, sementara Laksamana Madya Soebijakto menerima tugas barunya sebagai Duta Besar Turki. Menurut Soepangat, pergantian ini berlangsung damai.
“Kebijakan ini mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa sebenarnya tidak ada alasan pribadi terhadap Raden Soebijakto yang terkenal sebagai sosok yang jujur, bijaksana, santun, beradab dan tidak korup,” ungkap Soepangat.
“Kekurangan utamanya ialah Laksamana Madya Soebijakto: Bukan Pejuang 45. Hanya itu!” imbuhnya.
Kenapa Soebijakto Dianggap Bukan Pejuang 45?
Julius Tahija dalam memoarnya yang bertajuk Horizon Beyond (1995) menulis bahwa semasa Perang Pasifik, Soebijakto adalah perwira angkatan laut pada kapal selam Belanda yang dipakai untuk pendaratan Unit Khusus Z Force. Hingga akhir 1946, Soebijakto mencapai pangkat Letnan Laut kelas tiga pada Koninklijke Marine (KM) alias Angkatan Laut Kerajaan Belanda.
Ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945, Soebijakto bersama koleganya Washington Siahaan, masih terikat dinas di KM. Beberapa tahun kemudian, mereka pun bergabung dengan Repubik dan meninggalkan hidup nyaman sebagai serdadu KM.
Menurut laporan surat kabar Nederlandsche Staatscourant (07/03/1947), berdasar Koninklijk besluit van 16 Januari 1947 nomor 25, terhitung sejak 1 Januari 1947, Letnan Laut kelas tiga Soebijakto dan Perwira Administrasi Kelas Dua Washington Siahaan mengundurkan diri dari KM.
Setelah keluar dari KM, Soebijakto tidak langsung kembali ke Indonesia. Menurut Aboebakar Loebis dalam Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi (1992: 239), ia terlebih dulu menjadi wakil ALRI di Singapura dan terlibat dalam usaha pembelian kapal.
Selepas itu, Soebijakto dan Washington Siahaan dipekerjakan sebagai pegawai tinggi di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selain mereka, pemuda Indonesia lain yang berpengalaman di dunia maritim dan telat ikut revolusi adalah Djodoe Ginagan--orang pertama yang membuat kapal selam untuk Angkatan Laut Indonesia.
Komandan Operasi Khusus dan Reorganisasi AL
Bulan November 1947, Soebijakto mendapat telegram dari Abdul Rachman Atmosudirdjo--pelarian Angkatan Laut Belanda yang diangkat menjadi kepala badan intelejen Kementerian Pertahanan Bagian V (KPV) oleh Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin.
”Saudara diangkat menjadi Komandan Special Operation dengan pangkat Letnan Kolonel I dengan gaji Rp 400,” tulis Abdul Rachman seperti tersimpan dalam Arsip Kementerian Pertahanan RI nomor 275.
Jabatan itu diterima Soebijakto. Special Operation (SO) dipersiapkan untuk menembus blokade laut Belanda.
Setelah kabinet Amir jatuh, Hatta menjadi perdana Menteri dan meneruskan SO. Saat wilayah Indonesia semakin sempit, Angkatan Laut mengadakan reorganisasi. Menurut sejarah versi Angkatan Laut, Soebijakto memimpin proses reorganisasi ini. Namun menurut Abdul Rachman Atmosudirdjo seperti dikutip Tempo (28/01/1978), justru dirinya yang menjadi ketua Komisi Reorganisasi Angkatan Laut.
Terlepas siapa ketua yang memimpin reorganisasi di tubuh ALRI, yang jelas Soebijakto kemudian menjadi KSAL. Pengangkatan Soebijakto sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dalam staf umum Angkatan Perang dalam Kementerian Pertahanan, berdasarkan kepada Surat Keputusan Presiden nomor 44/A.mil/48 tanggal 28 April 1948 yang berlaku surut mulai 1 April 1948. Surat tersebut tersimpan dalam Arsip Kementerian Pertahanan RI nomor 482.
Saat dipimpin Soebijakto, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) dimasukkan ke dalam Angkatan Darat. Sementara yang tersisa di AL hanya para pelaut. Reorganisasi juga membuat Angkatan Laut lebih ramping dan lebih bisa diatur.
Jika dua KSAL pendahulunya yakni Laksamana III Mas Pardi dan Laksamana III Mohammad Nazir cukup lama sebagai pelaut sipil, maka Soebijakto lebih punya pengalaman bertugas di zona perang. Saat Yogyakarta diduduki Belanda dan para pemimpin nasional ditawan, Soebijakto memimpin Angkatan Laut di sekitar Aceh.
Editor: Irfan Teguh
