Menuju konten utama

Soal Yerusalem, Menlu RI Panggil Dubes AS untuk Diminta Klarifikasi

Menlu RI Retno LP Marsudi menemui Dubes AS pada Kamis malam untuk membahas soal pengakuan AS bahwa Yerusalem Ibu Kota Israel.

Soal Yerusalem, Menlu RI Panggil Dubes AS untuk Diminta Klarifikasi
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menunjukkan syal bergambar bendera Palestina dan Indonesia di sela acara Bali Democracy Forum Ke- 10 di Indonesia Convention Exebation (ICE) Serpong, Banten Kamis (7/12/2017). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal.

tirto.id - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi memanggil lagi Duta Besar Amerika Serikat Joseph Donovan untuk membahas pernyataan resmi Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sebelumnya, Retno sudah memanggil Donovan tak lama sebelum Trump menyatakan pengakuan itu.

Dubes Donovan tiba untuk memenuhi panggilan Menlu Retno di Gedung Indonesia Conference and Exhibition (ICE) Serpong, Banten, pada Kamis malam (7/12/2017) sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan keduanya berlangsung di sela-sela kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) Ke-10, demikian sebagaimana dilansir Antara.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan pemanggilan itu juga untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan Dubes Donovan yang dimuat di laman Kedutaan Besar AS bahwa Amerika telah berkonsultasi dengan berbagai pihak, sebelum pengumuman resmi Trump soal Yerusalem pada Rabu (6/12/2017) waktu Washington DC.

Menlu Retno di sela-sela pertemuan BDF Ke-10 telah menyatakan di hadapan pers bahwa tidak pernah ada konsultasi antara Indonesia dan AS terkait pengakuan Presiden Trump mengenai status Yerusalem.

"Saya ingin meluruskan bahwa konsultasi itu tidak ada, yang ada adalah komunikasi yang dimulai dari Indonesia dengan memanggil Duta Besar Amerika untuk menyampaikan posisi kita, untuk disampaikan pada 'capital'-nya dan dia membawa pesan dari 'capital'-nya," kata dia.

Retno menegaskan posisi Indonesia tegas menolak dan mengecam langkah AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem yang berarti mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel. Indonesia menyatakan langkah tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan akan membahayakan proses perdamaian Palestina-Israel.

Dalam siaran pers di laman Kemenlu, Indonesia juga mengecam pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu. Kecaman itu disampaikan oleh Menlu Retno saat mengawali pidatonya dalam sesi pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) pada hari ini. Pidato Retno itu disampaikan di hadapan perwakilan 96 negara dan 7 organisasi internasional peserta BDF.

“Ketika kita semua berada di sini [Banten, red] merayakan demokrasi [BDF, red] untuk menghormati dialog, pagi ini Presiden AS mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Retno. “Indonesia mengecam pengakuan tersebut."

Menurut Retno, Demokrasi mengandung makna menghormati hukum dan kesepakatan internasional. Sementara pengakuan AS atas status Yerusalem tidak menghormati berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Ia sekaligus menyayangkan sikap AS itu, mengingat sebagai sebuah negara yang demokratis, pemerintahannya harus memahami makna demokrasi.

“Saya berdiri di sini, memakai syal Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia, rakyat Indonesia untuk selalu bersama dengan rakyat Palestina, untuk hak-hak mereka. Indonesia akan selalu bersama dengan Palestina," kata dia.

Sementara itu, laman resmi Kedubes AS merilis pernyataan Joseph Donovan, pada hari ini, bahwa pengakuan AS soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel tetap disertai komitmen mendukung mencapai kesepakatan damai antara Palestina dan Israel. "Termasuk mendukung solusi dua negara, bila disetujui oleh kedua belah pihak," kata Donovan.

Baca juga artikel terkait YERUSALEM atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Politik
Reporter: Addi M Idhom
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom